Alat Bukti Minim, Tersangka Penggelapan Uang KPRI Bhineka Karya Belum Ditetapkan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) MINIM BUKTI: Polres Pamekasan menyarankan kasus KPRI Bhineka Karya ditempuh secara perdata dahulu karena belum ada  bukti untuk ke jalur pidana

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Kasus penggelapan uang anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhineka Karya masih bergulir. Hingga saat ini, Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan belum menetapkan tersangka. Kepala Satuan Resor Kriminal (Kasatreskrim) Polres Pamekasan AKP Tommy Prambana melalui Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ipda Hery Indra mengaku belum memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka.

Dia menjelaskan, pelapor dalam kasus ini cenderung lebih banyak memberikan asumsi ketimbang bukti autentik. Sejauh ini, ia beranggapan, bukti yang ada belum memenuhi unsur pidana. Sementara pihaknya membutuhkan bukti primer melalui sistem koperasi. Bahkan, 89 kwitansi yang menurut pelapor telah diserahkan kepada penyidik nyatanya tidak ada. 

“Ini permasalahannya, perkaranya jelas tapi alat buktinya yang tidak jelas,” ucapnya.

Karena minimnya alat bukti itu, pihaknya kesulitan mengungkap kasus KPRI Bhineka Karya. Kendati korban dalam kasus ini nyata banyak, namun itu tidak cukup tanpa alat bukti autentik. Pelapor yang dimintai data keuangan dari sistem koperasi tidak berhasil menunjukkan. Dia mengatakan, dalam kasus pidana harus berdasar alat bukti yang jelas. Tidak cukup hanya dengan asumsi.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar pelapor menempuh jalur perdata terlebih dahulu. Dia memberitahukan, cara dalam menempuh jalur perdata bisa mengumpulkan surat pernyataan dari seluruh anggota koperasi yang menjadi korban. Dengan perdata, terlapor dapat dituntut. Hasil persidangan dari kasus perdata itu menurutnya dapat menjadi bukti untuk kasus pidananya.

Hery menegaskan independensi institusinya. Dia membantah menerima intervensi dari pihak mana pun. Bahkan, ada anggota keluarganya sendiri merupakan salah satu anggota KPRI Bhineka Karya yang juga ikut menjadi korban. Namun, pihaknya tidak bisa begitu saja menetapkan tersangka jika tanpa alat bukti yang jelas dan memenuhi unsur.

“Saya sudah jelaskan ini kepada pelapor,” terangnya.

Salah satu anggota KPRI Bhineka Karya Afifi Abd. Aziz mengatakan, pihaknya memang mengalami kelemahan dalam mengumpulkan barang bukti autentik. Sebab, data keuangan koperasi berada di tangan Ketua KPRI Bhineka Karya Djatim Makmum.

Pihaknya telah mengupayakan untuk mendapatkan data keuangan dari Djatim, namun hingga saat ini belum mendapatkan. Ia khawatir data-data koperasi dihilangkan oleh Djatim untuk menghilangkan jejak.

“Beberapa bukti yang dibutuhkan penyidik memang ada di Pak Djatim. Itu kami minta tidak dikasih,” ucap Afifi.. 

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *