Aliansi Rakyat Bergerak Persoalkan RUU Pertanahan

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/SUMENEP-Aliansi Rakyat Bergerak juga menyemarakkan gedung DPRD Kabupaten Sumenep, Kamis (26/9). Sedikitnya ada 6 tuntutan yang disampaikan, salah satunya adalah menuntut DPRD Sumenep untuk merevisi regulasi yang meligitimasi merampasan ruang hidup dan problem agraia di Kabupaten Sumenep.

Korlap aksi Moh Faik menyampaikan, kelompoknya memang sudah merencanakan sejak awal untuk menyampaikan aspirasi yang selama ini menjadi masalah di masyarakat.

“Aksi ini merupakan tindak lanjut dari kajian yang kemarin, dan memang sudah direncanakan sebelum ada edaran akan ada aksi seluruh mahasiswa Sumenep,” katanya, Kamis (26/9).

Sementara beberapa tuntutan yang disampaikan terkait kejanggalan-kejanggalan yang terkandung dalam RUU di antaranya adalah menuntut DPR RI mencabut draft RUU Pertanahan dan RUU KUHP. Jadi, bukan hanya membatalkan atau menunda pembahasan.

Selain itu pihaknya juga menolak pasal-pasal dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak proburuh, menuntut presiden untuk mengeluarkan Perppu UU KPK, mencabut izin korporasi yang menjadi penyebab kebakaran hutan, menuntut Kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis yang selama ini berjuang untuk kaum marginal, dan yang terakhir menuntut DPRD Sumenep untuk merevisi regulasi yang meligitimasi perampasan ruang hidup di Sumenep.

“DPRD Sumenep harus benar-benar serius dalam menanggapi tuntutan ini, karena jika tidak maka mau jadi apa negara ini,” imbuhnya.

Orang yang aktif di dunia pergerakan itu juga menyampaikan, jika RUU Pertanahan ini disahkan, maka dapat memulai kembali praktek politik agraria ala kolonial, yang murni akan merugikan masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini. Karena dalam RUU tersebut, pemerintah diberi keluluasan untuk menguasai tanah rakyat atas nama kepentingan negara.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir mengapresiasi penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Pihaknya juga tidak setuju terhadap beberapa RUU yang saat ini menjadi problem di tanah air.

“Saya setuju (dengan mahasiswa), saya akan sampaikan nanti kepada DPR pusat,” katanya. (ara/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *