oleh

Aliran Uang ke Pejabat Disdik Diklaim Tidak Terungkap di Persidangan

Kabarmadura.id/Sampang-Setelah dituntut satu setengah tahun penjara, dua terdakwa kasus korupsi pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 2 Ketapang berinisial AR dan JR, menyatakan bahwa di persidangan tidak terungkap keduanya tahu ada praktik jual beli pelaksana poyek.

Melalui kuasa hukumnya Arman Saputra, selama kedua terdakwa disidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, tidak ada fakta persidangan  yang mengungkap bahwa JR dan AR tahu bahwa CV. Amor Palapa dipinjam Mastur Kiranda, pelaksana proyek yang kini sebelumnya divonis pidana.

Pernyataan Arman itu, sekaligus menepis tuntuntan dari jaksa penuntut umum (JPU) itu, yang di dalamnya menyatakan bahwa JR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama AR selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), mengetahui bahwa Abdul Aziz memintambkan CV-nya ke Mastur Kiranda.

Abdul Aziz merupakan direktur CV. Amor Palapa. CV tersebut adalah pemenang tender pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang. Namun perusahaan tersebut sedang dipinjamkan ke Mastur Kiranda. Dalam pelaksanaan proyek, bukan dikerjakan Mastur, melainkan pihak lain bernama Noriman.

Tidak lama setelah membangun RKB, bangunan itu ternyata ambruk yang akhirnya mengundang aparat penegak hukum untuk menyelidiki hingga membawa ke pengadilan.

“Fakta ini sudah diperkuat oleh saksi Mastur Kiranda sendiri, JR tidak mengetahui bahwa CV. Amor Palapa dijual oleh Abdul Aziz ke Mastur Kiranda,” ungkapnya.

Dalam kasus itu, AR dan JR masing-masing dituntut satu tahun dan enam bulan, denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan sesuai pasal 3 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang.

Terkait kerugian negara, Arman melanjutkan, dapat dilihat dari dua unsur yang harus dibuktikan, yakni apakah ada kekayaan yang dinikmati oleh terdakwa, dan apakah terdakwa menerima suap atau imbalan dari proses tersebut.

Kata Arman, fakta dalam persidangan, dari semua keterangan saksi, baik Abdul Aziz, Mastur Kiranda dan sejumlah saksi seperti Srihandoyo selaku pejabat pengadaan dan Puji Astutik selaku bendahara, serta kepala sekolahnya, menyatakan bahwa tidak pernah memberi uang kepada PPK dan PPTK (JR dan AR), baik sebelum atau sesudah pembangunan RKB.

“Saya melihat fakta-fakta dalam persidangannya saja, jaksa mengungkap beberapa versi, kami juga mengungkap beberapa versi dari keterangan, kalau jaksa bilang mengetahui, kalau saya bilang dari keterangan saksi yang terungkap tidak mengetahui, itu aja perbuatan penyalahgunaan wewenangnya, tinggal nanti majelis hakim melihatnya dari sisi mana,” tukasnya.

Sebelumnya, JPU Kejari Sampang Munarwi menerangkan, dua terdakwa AR dan JR sudah menjalani sidang tuntutan di PN Tipikor Surabaya 3 Januari 2020 lalu. Sidang selanjutnya adalah pembacaan pledoi dari terdakwa yang akan digelar pada 17 Januari mendatang.

Berdasarkan catatan Kabar Madura, Kasus dugaan korupsi pembangunan RKB SMPN2 Ketapang itu, menyeret sebanyak tujuh orang. Lima orang di antaranya sudah berstatus terpidana, yakni Abd. Aziz selaku pemilik CV. Amor, Mastur Kiranda selaku peminjam CV. Amor Palapa, Noriman selaku pelaksana proyek, Didik Hariyanto dan Sofyan selaku konsultan pengawas.

Lima orang terpidana tersebut, diputus dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp50 juta, subsider 1 bulan. Sedangkan untuk dua terdakwa JR dan AR, selaku PPK dan PPTK proyek masih proses sidang. (sub/waw)

Komentar

News Feed