oleh

Aliyadi: UU Pesantren Jadi Kado Spesial untuk HSN 2019

Kabarmadura.id/Surabaya-Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2019 terasa lebih istimewa dari peringatan HSN tahun sebelumnya. Hal itu tidak terlepas dari momentum disahkannya Undang-Undang (UU) Pesantren oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu yang lalu.

Anggota DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa menyampaikan, sebagai bagian dari kaum santri dan pondok pesantren, dirinya merasa bangga dan menyambut baik atas lahirnya UU pesantren tersebut.

“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada banyak pihak, khususnya FPKB DPR RI dan PBNU sebagai inisiator utama lahiranya rancangan UU Pesntren yang saat ini menjadi UU,” katanya, Senin (21/10)

Namun demikian terang pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jatim itu, kaum santri dan kalangan pondok pesantren harus bisa menjawab tantangan untuk lebih profesional dan lebih siap dalam mengimplemintasikan apa yang menjadi amanat UU tersebut.

“Kami menyadari bahwa sebagian kaum santri dan lembaga pondok pesantren di Indonesia belum semuanya mampu dan siap menyambut UU pesantren ini,” imbuhnya.

Oleh karena itu lanjut Aliyadi, ada beberapa langkah yang harus disiapkan oleh para santri dan ponpes dalam mengimplemintasikan amanat yang tertuang dalam UU pesantren tersebut.

Di antaranya dengan menyiapkan SDM yang memadai dan bisa menterjemahkan amanat UU pesantren dengan baik. Selain itu, pondok pesantren juga harus menyesuaikan  manajerial pengelolaan pesantren, serta melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus.

“Dengan begitu, kita sangat optimis UU Pesantren ini dapat berdampak positif atas keberlangsungan lembaga pesntren di nusantara,” ujarnya.

Kendati UU Pesantren sudah disahkan, namun Aliyadi berharap, pondok pesantren tetap harus mandiri sesuai dengan jati dirinya. Pemerintah tidak boleh mengintervensi dan terlalu masuk dalam otoritas pesantren.

Terlebih menurutnya, kaum santri dan pondok pesantren selama ini tidak bergantung secara langsung kepada pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alumni pondok pesntren yang mampu memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara.

“Biarkan mereka (santri dan pondok pesantren, red)  dengan kemandiriannya serta tetap dengan jati dirinya,” tegasnya.

Sebab menurut Aliyadi, UU pesantren hanyalah sebuah legalitas dan pengakuan negara bahwa kaum santri dan pondok pesantren di Indonesia sudah banyak melahirkan SDM unggul yang mampu berkontribusi nyata pada kemajuan bangsa.

UU pesantren juga merupakan apresiasi dari pemerintah terhadap keberadaan lembaga pesantren. Dengan UU itu, lembaga pendidikan pesantren saat ini sudah setara dengan lembaga-lembaga pendidikan umum non pesntren.

“Adalah kewajiban negara atau pemerintah kepada pondok pesantren untuk memberikan perhatian lebih khususnya kesejahteraan pesantren serta kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Pemerintah tidak boleh lagi memandang sebelah mata atas keberadaan ponpes seperti yang terjadi selama ini,” pungkasnya. (pin/waw)

Komentar

News Feed