Alokasi BBM Bersubsidi Tidak Pernah Dipenuhi sesuai Kebutuhan

News15 Dilihat

KABARMADURA.ID | SAMPANGSetiap tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengusulkan alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Usulan itu disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Namun, realisasinya tidak pernah sesuai dengan jumlah yang diusulkan.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sampang Juwaini melalui stafnya, Arif Cahyadi, mengungkapkan bahwa realisasinya dari Pertamina tidak mencapai 50 persen dari jumlah yang diusulkan ke Pemprov Jatim.

Untuk tahun 2022, pihaknya mengusulkan alokasi solar sebanyak 65.281 kiloliter. Sementara untuk pertalite, diusulkan sebanyak 46.122 kiloliter. Namun, hingga Oktober 2022, realisasi pendistribusian BBM bersubsidi dari Pertamina belum mencapai 50 persen.

Pria yang akrab dipanggil Yayan itu menjelaskan, BBM bersubsidi didistribusikan oleh Pertamina ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan solar packed dealer nelayan (SPDN). Sejak Januari hingga Oktober lalu, realisasi solar untuk SPBU hanya 21.576 kiloliter.

Baca Juga :  Tahapan Revisi Raperda RTRW di Sumenep Stagnan

Sedangkan realisasi pasokan solar untuk SPDN dari Januari hingga Oktober lalu hanya 1.341 kiloliter. Tidak hanya solar, pasokan pertalite juga kerap tidak sesuai usulan. Realisasi dari Januari hingga Oktober untuk SPBU yaitu 41.624 kiloliter. Sementara untuk SPDN hanya 1.128 kiloliter.

Padahal, kata Yayan, usulan itu dibuat telah berdasar perhitungan secara ilmiah. Perhitungannya mengacu pada kebutuhan tingkat konsumsi BBM dalam sebulan di setiap SPBU dan SPDN. Namun, alokasi dari Pemprov Jatim tidak pernah sesuai kebutuhan.

“Kalau kami hanya memiliki data usulan dan realisasi. Kalau alokasi itu yang tahu Pertamina,” ujar Yayan.

Ketidaksesuaian realisasi dengan usulan itu berdampak pada tidak sebandingnya dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Hal itu benar-benar dirasakan oleh Adi (30). Petani asal Kecamatan Robatal itu mengaku kesulitan mendapatkan solar di SPBU.

Sedangkan dirinya membutuhkan solar untuk pengoperasian alat mesin pertanian (alsintan). Dia pun telah meminta rekomendasi dari Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Robatal. Namun, apalah arti surat rekomendasi, bila pasokan solar di SPBU kosong.

Baca Juga :  Dinas PUPR Pamekasan Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur Demi Kuatkan Kesejahteraan Masyarakat

“Dua minggu saya tidak mendapatkan solar, untuk kebutuhan pertanian. Kalau begini terus, kami khawatir tidak bisa bercocok tanam,” keluhanya.

JATAH BBM BERSUBSIDI DI SAMPANG

Solar: 65.281 kiloliter

Pertalite: 46.122 kiloliter

REALISASI DISTRIBUSI (per Okrober 2022)

Solar

SPBU: 21.576 kiloliter

SPDN: 1.341 kiloliter

Pertalite

SPBU: 41.624 kiloliter

SPDN: 1.128 kiloliter

  • Realisasi dari Pertamina tidak sampai 50 persen dari usulan ke Pemprov Jatim.
  • Usulan mengacu pada kebutuhan tingkat konsumsi BBM SPBU dan SPBN
  • Alokasi dari Pemprov Jatim tidak pernah sesuai kebutuhan
  • Berdampak pada kelangkaan BBM bersubsidi
  • Stok kosong, rekomendasi kantor BPP kecamatan tidak berguna

Sumber: Perekonomian dan SDA Setkab Sampang

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *