oleh

Alokasi Dana BOS untuk Pembelajaran Daring

Oleh: Untung Wahyudi

Diberlakukannya belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran coronavirus disease (Covid-19) menuntut guru untuk kreatif dan memanfaatkan teknologi mutakhir demi efektivitas pembelajaran daring. Kegiatan belajar mengajar yang bisa jadi adalah sesuatu yang jarang dipraktikkan oleh para guru. Penggunaan media digital, gadget, dan teknologi lainnya sudah menjadi keharusan sejak diberlakukannya belajar dari rumah.

Seperti diketahui, satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah mempraktikkan belajar dari rumah sejak pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Kemendikbud No 36603/A.A5/OT/2020 pada 15 Maret 2020. Model pembelajaran ini menuntut kreativitas para guru untuk lebih melek teknologi sehingga, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif. Tugas-tugas siswa pun bisa dikerjakan dengan baik sebagai tolok ukur kesuksesan dan syarat kenaikan kelas karena—sebagaimana Ujian Nasional—Kemendikbud telah menghapus pelaksanaan Ujian Sekolah.

Efektivitas belajar secara daring ini membutuhkan kuota internet yang tidak sedikit karena berbagai aplikasi yang dipakai memang aplikasi-aplikasi yang tergolong berkapasitas besar sehingga membutuhkan kuota yang cukup. Zoom, Google Classroom, Ruang Guru, adalah beberapa aplikasi yang lazim dilakukan dalam pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 ini.

Untuk mendukung aktivitas belajar di rumah yang mengandalkan kuota internet tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan wewenang kepada pihak sekolah untuk mealokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler untuk membeli kuota internet.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Benyamin Lola, menyampaikan, siswa mulai belajar dari rumah sejak 20 Maret 2020. Proses pembelajaran secara daring sudah berjalan di beberapa sekolah yang ada di Kota Kupang. Namun, selain daring, dinas memberikan tiga opsi untuk guru-guru mata pelajaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

Di antaranya secara daring, kemudian secara luar jaringan (luring) di mana materi diunduh dan dipersiapkan kemudian dikirim melalui media yang ada. Kemudian pembelajaran dengan memberikan penugasan secara manual dan pelaksanaannya di rumah masing-masing.

Benyamin menyampaikan, salah satu kendala pembelajaran dari rumah yang disampaikan oleh para guru adalah mengenai ketersediaan pulsa untuk data internet. Dia bersyukur ada perubahan juknis BOS yang dikeluarkan oleh Mendikbud sehingga menjadi solusi agar persoalan kuota internet tidak menjadi masalah bagi guru dalam proses pembelajaran.

 

BOS dan Kesejahteraan Guru

Praktik belajar dari rumah yang selama ini telah berlangsung memang membutuhkan kerja keras para pendidik. Meskipun tidak dilaksanakan secara tatap muka, praktik belajar dari rumah tersebut menyita tenaga dan pikiran. Praktik belajar dari rumah menuntut para guru untuk bisa membagi waktunya untuk keluarga dan peserta didik. Mereka harus bisa standby di saat kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan.

Kerja keras dan jerih payah guru tentu harus diperhatikan, khususnya para guru yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad, menjelaskan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada para kepala sekolah untuk dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk membayar honor guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Persentase juga tidak lagi dibatasi maksimal 50 persen, tetapi bisa lebih.

Sebagaimana tertuang dalam Siaran Pers Nomor: 089/Sipres/A6/IV/2020, Kemendikbud memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada para kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS Reguler. Penyesuaian kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam telekonferensi daring di Jakarta (Rabu, 15/4), Nadiem Makarim memberikan arahan fleksibilitas kepada kepala sekolah, kendati masih ada sejumlah kepala sekolah tidak percaya diri menerapkan. Karena itu, Mendikbud mencantumkan dalam peraturan, yang artinya secara eksplisit diperbolehkan.

Hamid Muhammad menambahkan, syarat untuk guru honorer juga dibuat lebih fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan). Tetapi, guru honorer tetap harus terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan) sebelum 31 Desember 2019, belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar.

Dengan adanya fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk kegiatan belajar mengajar secara daring dan gaji guru-guru honorer, pihak sekolah diharapkan bisa memilah kebutuhan-kebutuhan primer demi kelancaran kegiatan belajar mengajar dari rumah. Tentu, sembari berharap pada tahun pelajaran 2020-2021 kegiatan belajar bisa kembali normal. (*)

*) Untung Wahyudi, lulusan UIN Sunan Ampel, Surabaya

 

Komentar

News Feed