Alokasi DBHCHT Bangkalan Menurun Rp3 M

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) KOORDINASI: Kepala Bea Cukai Madura  Yanuar Calliandra bersama Wakil Bupati Bangkalan Mohni dan Kabag Perekonomian membahas tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). 

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp3 ,iliar dari tahun sebelumnya. Di tahun 2020 kemarin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memperoleh alokasi dana Rp18 miliar. Sedangkan tahun ini, hanya menerima DBHCHT Rp15 miliar.

Sedangkan realisasinya mencapai 75 persen dari Rp15 miliar yakni Rp11,25 miliar, dikhususkan untuk pemulihan kesehatan akibat melonjaknya kasus Covid-19 beberapa waktu lalu. Sisanya, Rp3,75 miliar akan dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi penerimaan pajak rokok dan hukum serta penindakan. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Bangkalan Mohni, Selasa (28/9/2021). 

Menurutnya, realisasi anggaran di bidang kesehatan cukup tinggi hingga 75 persen. Idealnya, alokasi bidang kesehatan memperoleh dana maksimal 50 persen dari anggaran DBHCHT. Akan tetapi, akibat adanya kenaikan kasus Covid-19 pada bulan Mei lalu, mengakibatkan DBHCHT dikhususkan untuk penanganan bidang kesehatan. 

“Jadi andaikata keuntungan di Kementerian Jenderal Bea Cukai menurun, otomatis perolehan kami juga akan turun dan kami  menerimanya. Bahkan kami sudah konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Bea Cukai Madura untuk memanfaatkan di bidang kesehatan sebesar 75 persen dan mereka menyetujuinya,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Madura Yanuar Calliandra yang datang langsung ke Bangkalan menuturkan, menurunnya alokasi DBHCHT untu daerah dengan slogan Kota Salak merupakan kewenangan Provinsi Jatim.  Sehingga penghasil cukai dan tembakau terbesar yang akan menerima manfaat lebih banyak. 

“Peruntukannya hanya untuk tiga bidang, bidang kesejahteraan masyarakat seperti buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok 50 persen. 25 persen untuk kesehatan dan 25 persen penegakan hukum dan sosialisasi,” responnya. 

Yanuar mengungkapkan, Pemkab Bangkalan sudah konsultasi kepada pemerintah pusat yakni Kementerian Jenderal Bea Cukai dan Provinsi Jatim untuk menggunakan sebesar 75 persen DBHCHT di bidang kesehatan. Dia juga meminta, agar semua elemen bisa mengawasi pemanfaatannya. Sehingga tidak disalahgunakan. 

“Karena di Jatim perolehan DBHCHT mencapai Rp1,9 triliun. Kami ingin ada sinergi dan saya ingin ada transparansi pemanfaatan serta serapan yang harus disegerakan. Awasi anggaran Rp15 miliar ini, tolong belilah juga rokok yang legal,” tegasnya. 

Alokasi DBHCHT 2020-2021

  • 2020
    • Rp18 miliar
  • 2021
    • Rp15 miliar
  • Terjadi penurunan Rp3 miliar dari tahun sebelumnya

Ketentuan Penggunaan DBHCHT

  • 50 persen
    • Bidang kesejahteraan masyarakat seperti buruh tani dan pabrik rokok
  • 25 persen
    • Kesehatan
  • 25 persen
    • Penegakan hukum dan sosialisasi

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *