Alokasi DD di Sampang Didominasi Kegiatan Proyek Fisik

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) KURANG BERDAYA: Dari 180, hanya 18 desa yang masuk kategori desa maju. Alokasi anggaranya didominasi kegiatan proyek fisik.

Kabarmadura.id/SAMPANG-Realisasi dana desa (DD) di 180 desa di Sampang didominasi kegiatan fisik. Hal itu juga terjadi pada alokasi dana desa (ADD), sumber anggaran desa dari provinsi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang mencatat, dalam dua tahun terakhir, 2019 hingga 2020, rata-rata hanya menganggarkan 15 persen  untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPMD Suhanto menuturkan, untuk dapat memberdayakan masyarakat desa, seharusnya kepala desa (kades) menganggarkan DD untuk pemberdayaan masyarakat sebanyak 50 persen. Tetapi kenyataannya, dari 180 desa tersebut terkesan lebih mementingkan program fisik.

Suhanto mengakui bahwa tidak ada regulasi yang mewajibkan harus menganggarkan 50 persen untuk pemberdayaan. Namun menurutnya, untuk desa mandiri, idealnya 50 persennya dianggarkan untuk pemberdayaan. Hal itu seiring dengan keinginan bupati Sampang agar desa bisa mandiri, dengan cara mengelola potensi-potensi di desanya.

“Desa yang sadar akan pentingnya pemberdayaan seharusnya 50 persen DD-nya dianggarkan untuk pemberdayaan, tetapi yang ada semua desa hanya menganggarkan 15 persen,” ungkapnya, Kamis (10/9/2020).

Ke depan, kata Suhanto, DPMD Sampang akan memprioritaskan anjuran agar desa banyak mengalokasikan anggaran untuk pemberdayan masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud seperti harus mendirikan perpusdes, sesuai peraturan dalam negeri (permedagri) terkait adanya perpusdes agar ada pemberdayaan keterampilan masyarakat.

“Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh permedagri terkait adanya perpusdes, bahwa untuk perdayaan keterampilan masyarakat, seperti ada pelatihan pembuatan tempe dan semancamnya,” imbuhnya.

Dari data DPMD Sampang, dari 180 desa di Sampang, yang pengelolaan keuangannya dikategorikan maju hanya berkisar 18 desa. Sedangkan dikategorikan berkembang. Rata-rata, setiap desa memiliki DD sekitar Rp1,5 miliar per tahun dan untuk ADD sekitar Rp500 juta.

“Tetapi, untuk saat ini akibat adanya wabah Covid-19, 60 persen dari DD diperuntukan ke pemberdayaan masyarakat, seperti BLT DD,” pungkasnya. (mal/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *