Alot, Pengesahan AKD Diskorsing Berkali-kali

  • Whatsapp
ALOT: Rapat paripurna pengesahan AKD di DPRD Bangkalan penuh interupsi.

Kabarmadura.id/BangkalanRencana pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, kembali berjalan sangat alot. Jalannya sidang yang dimulai sejak Senin (23/9) siang itu, dicecar banyak interupsi oleh anggota dewan.

Pantauan Kabar Madura, Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad yang memimpin jalannya sidang, beberapa melakukan skorsing rapat hingga berkali-kali. Bahkan, waktu skorsing yang diberikan Farhad melebihi batas waktu. Fahad memberikan skorsing 15 menit, namun, rapat kembali dimulai pasca skorsing hampir mencapai 1 jam.

Padahal sebelumnya, rapat paripurna pengesahan AKD sempat ditunda dan ditarget disahkan Senin (23/9) kemarin. Namun, lagi-lagi masih banyak anggota dewan yang tidak sepakat atas teknis pembentukan AKD.

Bahkan, rapat paripurna yang dimulai sejak pukul 12.00 siang, baru berakhir pukul 16.00 WIB. Ironisnya, tak ada kesepakatan dalam rapat tersebut, sehingga pengesahan AKD kembali gagal dilakukan.

“Skorsing sampai besok (hari ini, red) karena keterbatasan waktu ya, ini kesepakatan teman-teman,” ucap Ketua DPRD Bangkalan Mohammad Fahad usai melakukan skorsing rapat paripurna pengesahan AKD.

Fahad (sapaan akrabnya) mengaku, penundaan kembali pengesahan AKD ini bukan karena banyaknya interupsi dari anggota dewan. Dirinya menegaskan, bahwa penundaan karena anggota dewan masih melakukan musyawarah kembali agar terjadi mufakat.

“Kembali lagi saya tegaskan ya, bukan karena banyaknya interupsi. Melainkan, teman-teman ini ingin musyawarah mencari jalan mufakat,” terangnya.

Fahad mengungkapkan, penundaan pengesahan AKD yang sudah kali kedua terjadi ini,  tidak akan mempengaruhi Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang mulai disusun oleh eksekutif. Menurutnya, penundaan ini masih akan mencapai target 5 bulan sebelum penyusunan RAPBD berlangsung.

“Memang kemarin sempat tertunda, kemarin kan banyak teman-teman tidak bisa berkumpul maksimal. Insyaallah penundaan ini tidak akan mempengaruhi RAPBD,” jelasnya.

Fahad mengatakan, AKD yang belum terbentuk dan belum disepakati, hanya komposisi pada Badan Kelengkapan (BK) dan  Badan Musyawarah (Bamus). Untuk Bamus sendiri, Fahad menerangkan, akan melalui pemilihan.

“Yang lainnya berjalan lancar berdasarkan mufakat dan musyawarah,” tukasnya. (ina/pin)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *