Amburadul, Legislatif Desak Evaluasi Data Kemiskinan di Kabupaten Sampang

  • Whatsapp
(KM/SUBHAN) ALAN KAISAN: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang

Kabarmadura.id/Sampang-Di tengah gencarnya pemerintah mengucurkan dana untuk program bantuan sosial (Bansos) kepada warga terdampak wabah Covid-19 di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sampang. Namun, realisasi bansos yang bertujuan meringankan beban perekonomian masyarakat itu, dinilai tidak menyentuh pada subtansi permasalahan. Hal itu lantaran masih ada warga miskin yang tidak pernah menerima bansos.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sampang Alan Kaisan. Menurutnya, pengelolaan data kemiskinan di daerah berjuluk Kota Bahari itu hingga kini masih amburadul. Alhasil banyak bansos yang kurang tepat sasaran. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih adanya warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan, tapi faktanya tidak tersentuh program tersebut.

Bacaan Lainnya

“Contoh kasus yang dialami oleh nenek Nur Hayati warga Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Ibu Sukiya dan Ardiyah warga Dusun Tejate, Desa Morbatoh, Kecamatan Banyuates. Mereka luput dari bansos, lantaran tidak terdata dan data kemiskinan masih amburadul. Jadi selama ini, program bansos kurang tepat sasaran,” ucap Alan, Senin (4/5/2020).

Dia menjelaskan, persoalan data kemiskinan yang dijadikan rujukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan itu, sangat perlu dicermati ulang dan dievaluasi. Karena dalam realitas di lapangan masih banyak warga miskin yang layak mendapatkan bansos, tapi malah luput dari perhatian pemerintah.

Lanjut Alan, semestinya semua warga miskin di Kota Bahari bisa mendapatkan bansos, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi (pemprov) dan daerah. Namun, data kemiskinan di Dinas Sosial (Dinsos) Sampang masih amburadul, sehingga banyak warga miskin yang terabaikan.

Oleh karena itu, dirinya meminta proses pendataan, pengajuan hingga realiasi bansos kepada warga miskin untuk dilakukan evaluasi dan validasi ulang.

“Kami minta pemkab untuk melakukan perbaikan, verifikasi dan validasi data kemiskinan, sehingga penyaluran bansos lebih objektif dan tepat sasaran,” terang politisi muda asal Kecamatan Kedungdung itu.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinsos Sampang Nasrun berujar, untuk data penerima bansos itu harus masuk dalam basis data terpadu (BDT). Jadi ketika ada perbaikan data, dimulai dari tingkat desa melalui musyawarah desa yang dipimpin langsung kepala desa (Kades).

Dalam musayawarah itu kata dia, tokoh masyarakat harus diundang sehingga hasil yang diberikan kepada petugas fasilitator sistem informasi kesejahteraan sosial di desa, betul-betul sesuai realita di lapangan. Setelah itu, data tersebut dikirim ke koordinator kecamatan untuk diteruskan ke tingkat kabupaten. Setelah itu, baru kemudian data tersebut diajukan ke pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kalau untuk hasil pendataan warga ini, kami hanya menunggu keputusan Kemensos, setelah itu diverifikasi ulang dan dieavaluasi,” singkat Nasrun. (sub/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *