oleh

AMG Tuding Ada Kongkalikong yang Timbulkan Praktik Mafia Garam

KABARMADURA.ID, Sumenep – Tidak kunjung disetujuinya pengajuan harga pokok produksi (HPP) garam, dicurigai lantaran ada permainan antara pihak perusahaan garam dengan pemerintah pusat

Hal tersebut dikatakan Ketua Asosiasi Petani Garam Abdul Hayat yang juga koordinator Aliansi Masyarakat Garam (AMG). Menurutnya, sulitnya pemerintah menentukan HPP garam, diduga akibat ada kongkalikong antara Kementerian Perindustrian dengan pabrikan garam atau pengolah garam.

“Hal ini dimungkinkan ada permainan atau hasutan dari perusahaan yang tergabung di Asosiasi Industri Pengolah Garam Indonesia (AIPGI),” katanya, Minggu (27/9/2020).

Indikasi yang dijadikan alasan adanya permainan, sebab, hingga saat ini, pengajuan HPP dari pemerintah kabupaten bahkan provinsi, tidak ampuh untuk mengubah kebijakan presiden.

Semestinya, lanjut Hayat, yang tergabung di AIPGI adalah orang-orang yang memikiliki perusahaan pengolah garam. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya.

“Saya curiga ini pasti ada yang bermain, terlebih ketua AIPGI merupakan mantan Dirjen Perindustrian, ini pasti ada kerja sama yang baik. Sehingga, sulit tentukan HPP garam,” paparnya.

Menurutnya, gabungan perusahaan dalam AIPGI, Garindo, Pagarin, Palem Raya, Jasindo, Budiyono, Unichem, Susanti, Kusuma Tirta, Sumatra.co dan perusahaan lainnya, yang menghambat HPP garam tidak berjalan mulus.

Bahkan, menyebut unsur mafia garam, rata-rata dari perusahaan tersebut. Sehingga, tidak menjadi pembahasan penting di pemerintah pusat.

“Garam ini yang sering menjadi permasalahan pasti di Jawa Timur, terlebih di Madura,” tukasnya.

Akibat HPP tidak kunjung ditentukan, saat ini harga garam di Sumenep terus merosot. Petambak banyak merasa dirugikan dengan kondisi itu. Bahkan, hingga saat ini sebanyak 10 ribu ton garam ditimbun dan tidak dijual.

“Harga garam dari musim kemarau ke musim penghujan justru nanti turun. Sebab, stok garam di masing-masing perusahaan masih banyak. Kemudian, impor garam terus mengalir,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Haji Ubet itu juga mengungkapkan, permainan para perusahaan juga dari segi kualitas. Misalnya garam yang sebenarnya kualitasnya masuk ketegori 1, namun oleh suplayer dimasukkan ke kategori II.

Surat permintaan HPP itu dikirim AMG ke DPRD Sumenep pada pertengahan Agustus lalu. Selain ada 10 ribu ton tidak terjual, stok garam produksi tahun 2019 juga tersisa 90 ribu ton yang tidak terjual.

Saat itu, kebijakan impor garam tahun 2019 sebanyak 3,7 juta ton, disebut sebagai penyebab tidak terjualnya garam lokal itu. Jikapun dijual, harganya hanya Rp350 per kilogram untuk KWI dan Rp250 per kilogram untuk KW II.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep Arif Rusdi mengaku belum menemukan solusi lagi tentang rendahnya harga garam. Sebab, sudah beberapa kali mengajukan tentang HPP garam kepada pemerintah pusat, namun tidak berhasil. Bahkan, dilakukan rapat ulang bersama bupati Sumenep dan jajaran OPD-nya.

Lantaran dianggap sebagai masalah nasional, penentuan harga garam memang sangat sulit. Sehingga pembahasannya diperkirakan tidak akan selesai di tahun 2020.

“Hasil rapat masih dalam tahap pengajuan ulang. Tetapi, memang sangat sulit jika berbicara rendahnya harga garam. Sebab, masalah tersebut memang masalah nasional, bukan lokal lagi,” tukas dia.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Sumenep Subaidi mengakui telah menerima surat dari AMG. Kendati surat sudah dikirim pada awal Agustus 2020 lalu, tetapi hingga saat ini belum bisa melayani. Alasannya masih sibuk dengan pembahasan pansus di Surabaya. Dia berjanji akan merespon surat dari petambak garam sepulang dari Surabaya.

“Intinya, persoalan garam menjadi pembahahan penting Sehingga, secara perlahan akan ditambah dan diperjuangkan secara bertahap,” pungkasnya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed