Anggaran Dipangkas, Cukupkan Satu Pembangunan RTLH Tiap Desa di Kabupaten Sumenep

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DIBANTU: Salah satu RTLH sedang dibangun di Kabupaten Sumenep.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mewajibkan pemerintah desa (Pemdes) menganggarkan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Itu setiap tahun. Bersumber dari dana desa (DD).

Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Supardi mengatakan, setiap desa wajib menganggarkan dua unit RTLH setiap tahunnya. Itu sudah berjalan sejak tahun 2019 dan 2020. Sementara tahun 2021, dipangkas menjadi satu RTLH saja.

“Besaran anggarannya, satu unit rumah Rp15 juta sampai Rp30 juta . Tetapi karena wabah Covid-19, maka dipangkas menjadi satu RTLH saja,” katanya, Senin (8/11/2021).

Ketentuan kewajiban itu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 tentang penggunaan DD tahun 2020, terdapat kebijakan prioritas penggunaan DD sebagai wujud sinergi pelaksanaan program pembangunan di Sumenep.

Hal itu dengan catatan, bila di wilayah desa yang bersangkutan benar-benar tidak ada rumah yang perlu mendapatkan program RTLH, maka desa boleh tidak menganggarkan program tersebut.

“Kalau dua RTLH akumulasinya, ada 660 unit rumah yang perlu dilakukan perbaikan melalui DD. Tahun ini, sekitar 330 RTLH,” imbuhnya.

Pardi melanjutkan, tidak serta merta 330 RTLH itu setara dengan keseluruhan jumlah desa. Sebab, hingga saat ini meski sudah tertuang dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) masih belum ada kepastian berapa jumlah desa yang menganggarkan untuk pembangunan RTLH.

“Kami masih belum pegang data. Belum terima laporan desa-desa yang telah menganggarkan RTLH. Apalagi prioritas tahun ini masih untuk Covid-19,” pungkasnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Hairul Anam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *