Anggaran JKN di Bangkalan Tembus Rp70 Miliar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) PENJELASAN: Ketua Komisi D DPRD Bangkalan saat diwawancarai

KABARMADURA.ID, BANGKALAN  – Anggaran jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk Kabupaten Bangkalan dinilai fantastis. Tercatat, pada tahun 2021 anggaran untuk  pelayanan kesehatan tersebut Rp70 miliar. Anggaran itu mendapat perhatian serius dari legislatif. Sebab, anggaran sebesar itu dikhawatirkan rawan penyelewengan.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan mengungkapkan, akan memanggil dinas kesehatan maupun  sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pemangilan itu sebagai upaya sebagai evaluasi JKN. Selain itu agar sesuai dengan anggaran belanja. Sebab, varian belanjanya 60 persen untuk program, 25 persen untuk belanja operasional kantor (BOK) dan 15 persen lagi untuk belanja obat-obatan.

Bacaan Lainnya

“Setiap puskesmas tergantung kepesertaan kapitasi,” katanya.

Menurut politisi PPP itu, JKN Kapitasi tahun 2021 ini agar bisa dibelanjakan semaksimal mungkin. Juga dia meminta, agar penggunaannya tepat sasaran, serta sesuai dengan anggaran yang ada.

“Jadi jangan sampai ada kegiatan yang diduga fiktif bahkan double. Jangan sampai kegiatannya satu tapi laporannya lebih dari satu,” tuturnya.

Bahkan dia meminta, kepada seluruh puskesmas di Bangkalan konsistennya dan penuh tanggung jawab dalam dalam membelanjakan anggaran JKN.

“Jangan sampai ada penyimpangan intinya,” tegasnya.

Terpisah, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan Muhyi mengatakan, JKN diprioritaskan pada peserta bantuan iuran daerah (PBID). Sebab, peserta PBID yang sebelumnya dicoret dan memang benar-benar tidak mampu masih ada sebagian yang belum masuk kembali.

“Anggaran JKN tahun 2021 ini sebaiknya untuk mengcover PBID. Tahun lalu banyak yang dicoret padahal memang masyarakat tidak mampu dan sampai sekarang masih ada yang belum tercover bantuan,” ujarnya.

Usulan pengangtifan PBID ini agar pemerintah perlu memperhatikan agar masyarakat miskin yang belum tercover bisa dibantu melalui JKN. Dampak penonaktifan tahun lalu itu, menurut Muhyi, masyarakat banyak yang belum mendaftar kepesertaan JKN karena keterbatasan finansial.

“Akhirnya mereka yang tidak tercover sebagian menggunakan biakes maskin,” tuturnya.

Kata dia, sebaiknya peserta biakes maskin ini semakin berkurang dan berpindah ke JKN karena merupakan anggaran yang didapat oleh daerah dan di cover dalam PBIN. Sebab, masyarakat yang berpindah ke biakes maskin banyak yang mengeluhkan karena pengurusan administrasi yang rumit.

“Kemarin itu ada yang aktif kembali, tapi masih ada sebagian yang belum tercover bantuan sama sekali,” tandasnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *