Anggaran Kurang, Pemkab Bangkalan Terpaksa Mengundur Pilkades Serentak

(KM/ISTIMEWA) DITAMBAHI DULU: Lantaran anggaran kurang mencukupi, Pemkab Bangkalan terpaksa mengundur pilkades serentak.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) tahap 2 tahun 2022 di Bangkalan resmi diundur pada pertengahan 2023. Penetapan diundurnya pilkades disampaikan secara langsung oleh Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron saat silaturahmi dengan kepala desa (kades) se-Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron mengungkapkan alasan penundaan karena ketersediaan anggaran yang dirasa tidak akan mencukupi. Saat ini, anggaran yang tersedia hanya Rp14 miliar, sedangkan perkiraan kebutuhannya mencapai Rp24 miliar.

“Penundaan ini hanya dalam hitungan bulan saja, tidak sampai tahun, dari rencana awal 2022, diundur pada pertengahan 2023. Kekurangan biaya untuk pelaksanaan di tahun 2022 sangat besar, anggaran Rp14 miliar yang ada, kami simpan dulu, perlu tambahan lagi nanti,” ungkapnya pada Selasa malam (8/3/2022).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, tidak ada alasan lain selain anggaran. Selain itu, penundaan ini juga tidak akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkades tahap 3 yang direncanakan pada 2023. Ditegaskan pula, pelaksanaan tidak akan digabungkan.

Mengenai antisipasi penolakan, bupati dengan sapaan Ra Latif ini akan memberikan pengertian bahwa memang ada faktor yang tidak bisa dihindari. Sebab, jika di pelaksanaan sebelumnya bisa iuran masing-masing calon, pada pilkades kali ini tidak diperkenankan.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Muhammad Fahad mendukung keputusan penundaan pilkades tersebut. Sebab, jika dilihat dari sisi anggaran, memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pilkades di tahun 2022 ini.

“Apa pun yang sudah menjadi kebijakan eksekutif, kita harus menyepakati, sepanjang dengan pertimbangan yang jelas dan juga dikaji dari berbagai sudut pandang. Kami sudah mengetahui bersama bahwa anggaran untuk pilkades belum cukup untuk digelar, karena memang legislatif fokus infrastruktur dan pemulihan ekonomi,” ujarnya, Rabu (9/3/2022).

Di lain pihak, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan, Musawwir menjelaskan, pada saat membahas anggaran pilkades sempat memanas. Perkiraan anggaran Rp24 miliar itu dengan skema pelaksanaan tempat pemilihan suara (TPS) di setiap dusun.

“Saya waktu rapat anggaran itu sudah meminta agar hitung kembali, bagaimana jika pelaksanaan memakai pola seperti pelaksanaan gelombang pertama. Kalau dengan skema itu anggarannya tidak sampai Rp24 miliar,” jelasnya.

Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani tersebut menilai pelaksanaan pilkades tetap bisa dilaksanakan dengan estimasi anggaran yang tersedia, bahkan dari anggaran itu juga tidak akan mengurangi dalam mengerahkan petugas keamanan.

“Saat rapat juga saya sudah meminta agar hitung-hitungannya rasional, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik pemerintah maupun masyarakat. Anggaran Rp14 miliar kalau dirasa kurang terus ditunda kami rasa kurang pas, karena kan ada PAK, kalau teknis yang lain kurang paham,” tutup Musawwir.

Reporter: KM63

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.