Anggaran Ngadat Hambat Surveyor BDT

  • Whatsapp

Kabarmadura.id – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura (LPPM-UTM) menyangkal jika disebut-sebut belum siap menggarap program basis data terpadu (BDT) yang saat ini disorot publik.

Belum mulainya pekerjaan itu, disebut berasal dar Dinas Sosial (Dinsos) Sampang. Pemicunya, lantaran ngadatnya pencairan anggaran di termin pertama. Bahkan, LPPM-UTM sempat melayangkan somasi atau surat keberatan terhadap pihak Dinsos Sampang.

ÀRespon tersebut disampaikan kepada Kabar Madura sebagai antitesa atas pernyataan pihak Dinas Sosial (Dinsos) Sampang yang sebelumnya menyebut pihak LPPM-UTM belum siap menggeber program BDT.

Faiqul Umam, anggota tim LPPM-UTM kepada Kabar Madura berujar, belum maksimalnya realisasi BDT di lapangan bukan karena ketidaksiapan LPPM-UTM selaku pengolah data verifikasi BDT, melainkan karena ada kendala lain yang menjadi pertimbangan pihak Dinsos.

“Jadi kami luruskan, bahwa sebenarnya bukan tim LPPM-UTM yang tidak siap, melainkan karena ada kendala. Termasuk di antaranya karena hampir bersamaan dengan pelaksanaan pemilukada dan lain sebagainya,” kata Umam di balik sambungan teleponnya.

Meskipun dengan sangat hati-hati, Umam bertutur panjang lebar perihal masalah yang dihadapi tim LPPM-UTM dalam menggarap program BDT. Menurut dia, sejatinya tim LPPM-UTM hendak menyebar kuesioner dan telah menggelar bimbingan teknis untuk petugas surveyor/verifikator yang sebelumnya hendak diturunkan ke lapangan.

Namun pihaknya menunda untuk eksekusi lapangan, karena sempat dibuat kelimpungan dengan anggaran termin pertama yang sempat ngadat.

Bahkan Umam bercerita, untuk merespon lambannya pencairan anggaran di termin pertama, pihaknya sempat melayangkan somasi atau surat keberatan terhadap pihak Dinsos Sampang.

“Jadi ceritanya, kami (LPPM-UTM,red) sebenarnya sudah siap melaksanakan di lapangan, bahkan kuesioner juga telah kami siapkan untuk disebar. Namun karena anggaran termin pertama tidak cair, akhirnya kami tangguhkan,” tutur Umam.

Menurut dia, anggaran termin pertama yang diterima pihak LPPM-UTM baru sekitar seminggu yang lalu. Sedangkan pencairan itu tergolong meleset dari jadwal yang ditentukan, yakni di akhir bulan Juli lalu.

“Pencairannya baru dilakukan oleh Dinsos Sampang sekitar seminggu yang lalu, tetapi soal nominalnya kami belum tahu karena ada mekanisme lain untuk mencairkan. Sebab kerja sama itu sifatnya secara kelembagaan dengan UTM, bukan dengan personal di LPPM UTM,” terang Umam.

Menanggapi keraguan publik yang sempat khawatir proses verifikasi tidak bisa tuntas tepat waktu, Umam meyakini, proses verifikasi di lapangan bisa saja tuntas tepat waktu semampang dikerjakan dengan maksimal.

Kata dia, surveyor atau verifikator yang akan diturunkan ke lapangan sekitar 200 orang. Bukan sebanyak 100 orang seperti yang diberitakan sebelumnya. Artinya, rasio setiap satu (1) orang verifikator adalah menangani 750-790 sasaran warga miskin, dengan asumsi matematis 158 ribu sasaran dibagi 200 verifikator.

“Untuk petugas verifikator, kami akan tetap menggunakan SDM asli Sampang yang paham lapangan, sedangkan LPPM-UTM sebagai pihak pengolah data,” timpalnya.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Sosial Dinsos Sampang Syamsul Hidayat, menolak untuk memberikan konfirmasi perihal kejelasan program dengan anggaran Rp1,6 miliar itu. Alasanya, dia hendak dimintai klarifikasi oleh Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto terkait program BDT yang diprakarsai instansinya.

“Mohon maaf untuk saat ini kami belum bisa memberikan tanggapan, kami masih fokus untuk memenuhi panggilan bupati,” tutur Dayat, singkat.

Merujuk pada informasi yang diperoleh Kabar Madura. BDT sejatinya hendak dijadikan sandaran data oleh pemerintah dalam menentukan data penerima layanan kesehatan BPJS gratis dari pemerintah. Termasuk di antaranya sebagai pedoman data untuk pencairan bantuan pangan nontunai (BPNT), seperti bantuan PKH dan rastra.

Akibat belum rampungnya program BDT itu, Pemerintah Kabupaten Sampang harus menangguhkan realisasi BPNT yang sebelumnya digadang-gadang oleh pemerintah.
Moh Wardi, pengampu mata kuliah Sosial Budaya STAI NATA Sampang sempat meragukan verifikasi BDT yang hendak dijalankan Dinsos Sampang. Keraguan yang dia sampaikan cukup beralasan, sebab menurut dia, data sebanyak 158 ribu cukup sukar untuk diverifikasi dalam waktu yang singkat. Apalagi hanya dalam waktu dua bulan.

Menurut pria asal Pamekasan itu, melakukan verifikasi untuk kepentingan akurasi data bukanlah perkara mudah. Terkecuali memang proses verifikasi dilakukan ala kadarnya.

“Jadi begini, untuk memperoleh data yang akurat itu bukan perkara mudah, sebab selain membutuhkan SDM yang ahli, proses verifikasi harus dilakukan dengan cara door to door. Tetapi kalau tujuannya untuk kepentingan profit oriented atau kepentingan proyek semata, bisa saja tuntas dalam waktu yang singkat,” papar pria yang dikenal concern dalam bidang penelitian itu.

Lazim seperti praktisi lainnya, Wardi kemudian memberikan saran kepada Dinsos Sampang. Saran yang dia sampaikan agar Dinsos serius menggarap program, apalagi untuk kepentingan warga dan penggunaan data dalam jangka panjang.

“Termasuk yang perlu diperhatikan Dinsos adalah memberdayakan SDM lokal. Jika itu dilakukan, maka tentu pemerintah daerah dalam hal ini Dinsos memiliki andil untuk memperkecil ketergantungan kepada pihak-pihak yang berada di luar Kabupaten Sampang,” timpal Wardi, menyarankan. (sam/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *