Anggaran Pemerataan Internet di Bangkalan Tembus Rp30 Miliar

(FOTO: WAFI FOR KM) TIDAK MERATA: Ketersediaan internet di setiap daerah di Bangkalan perlu direalisasikan.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Ketersediaan jaringan internet belum bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat di daerah. Sebab pemerintah daerah hanya mampu menyediakan jaringan internet di wilayah Bangkalan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bangkalan Agus Zein, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya, dari  estimasi penghitungan membutuhkan Rp30 miliar untuk pemerataan jaringan internet berupa wifi di seluruh wilayah yang identik dengan slogan Kota Dzikir dan Sholawat. Hanya saja, saat ini masih fokus untuk pengadaan jaringan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor belum meratanya jaringan di lini kecamatan.

“Kalau pengadaan jaringan internet untuk ruang publik atau umum hanya ada di lima titik.  Yakni, di Taman Paseban (Alun-Alun red), Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Ponpes Senenan, Balai Wartawan dan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Pihaknya menuturkan, pentingnya pengadaan internet di lingkungan OPD dan daerah kecamatan secara umum akibat kegiatan perkantoran tidak seperti biasanya. Yakni, harus mengurangi jam kerja dan lebih dioptimalkan bekerja secara daring atau tatap muka. Dengan demikian, adanya jaringan internet bisa mengoptimalkan kinerja di setiap OPD dan lintas kecamatan.

“Tahun depan baru kami kembangkan lagi, tergantung jumlah ketersediaan anggaran. Ini merupakan tahun pertama kami mengadakan jaringan internet,” tuturnya.

Meski demikian, penyediaan jaringan yang menjadi program tidak sebaik jaringan lainnya. Sebab kapasitas jaringan internet wifi yang disediakan instansinya menggunakan dedicated internet. Jika dirinci, dedicated ini memiliki kapasitas 5 Mbps. Maka secara konstan akan selalu mendapatkan kecepatan upload 5 Mbps dan donwload sebesar 5 Mbps.

“Sebenarnya kami minta banyak, karena idealnya butuh Rp30 miliar untuk 18 kecamatan dan seluruh desa. Tapi tidak mungkin kami dikasih sebesar itu,” ucapnya.

Tahun 2022 kata Agus, hanya disediakan 10 persen dari pengajuan sebesar Rp30 miliar. Yakni, hanya Rp3 miliar. Sehingga sejauh ini, untuk kecamatan sudah disediakan oleh pihak ketiga. Namun pembayarannya dibebankan ke instansinya. “Pak bupati untuk tahun depan lebih fokus terhadap infrastruktur, maka saat ini kami masih merinci apa saja yang akan dibutuhkan,” jelasnya.

Reporter: Fain Nadofatul M.

Redaktur: Totok Iswanto

Tinggalkan Balasan