KABARMADURA.ID | SUMENEP-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menaikkan anggaran pendapatan dan belanja daerah di APBD 2023. Peningkatan itu terpusat di 6 organisasi perangkat daerah (OPD). Belanja daerah untuk proyek infrastruktur. Nilainya sebanyak Rp263.469.152.521. Sedangkan pada APBD 2022 hanya Rp185.310.847.151.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, 6 OPD itu yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perindustrian Perdagangan (Perindag) Sumenep, dab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep.
Dari anggaran proyek infrastruktur senilai Rp263.469.152.521 itu, Dinas PUTR Sumenep mendapat jatah Rp169.359.841.926, naik dari APBD 2022 yang hanya Rp116.996.119.310. Dinas Disperkimhub Sumenep memperoleh Rp17.679.008.619, nilainya naik drastis dibanding tahun 2022 yang senilai Rp6.936.722.406.
Kemudian Disdik Sumenep mendapat senilai Rp32.246.580.514 di tahun 2023, dibanding 2022 lalu hanya Rp29.100.724.757. DLH Sumenep yang pada 2022 dijatah senilai Rp1.117.569.183, di 2023 ini memperoleh senilai Rp2.710.630.000. DKPP Sumenep yang pada 2022 lalu mendapat Rp12.678.400.000, di 2023 menjadi Rp46.750.000.000.
Sedangkan jatah untuk Dinas Koperasi UMKM Perindag Sumenep turun. Jika pada 2022 lalu senilai Rp7.739.025.282, pada 2023 hanya Rp5.455.377.675.
“Paling tinggi masih pada Dinas PUTR, karena mengenai jalan dan pembangunan gedung DPRD,” kata Plt Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi, Rabu (22/11/2023).
Dengan tingginya anggaran infrastruktur pada APBD TA 2023, Yayak mengharapkan hal itu berdampak pada pembangunan, termasuk berbagai perbaikan sarana infrastruktur, terutama pembangunan jalan agar memperbaiki akses perekonomian masyarakat, termasuk pembangunan gedung DPRD.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep Titik Suryati melalui Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Ferdiansyah menyampaikan, data tersebut membuktikan bahwa kebutuhan anggaran infrastruktur di Sumenep meningkat secara drastis.
“Hal ini menunjukkan infrastruktur di Sumenep menjadi lebih baik,” tuturnya.
Menurutnya, saat ini proyek infrastruktur itu sudah dikerjakan, ada pula yang belum dan ada yang masih proses lelang. Untuk proyek infrastruktur yang paling besar adalah dari Dinas PUTR Sumenep. Harapannya, serapan anggaran bidang infrastruktur terserap 100 persen.
“Meningkatnya anggaran khusus infrastruktur itu salah satunya dari pembangunan gedung DPRD hingga mencapai Rp41 miliar lebih pada TA 2023,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam menegaskan, bahwa meningkatnya anggaran khusus infrastruktur bagi OPD menjadi nilai plus tersendiri. Tetapi, semua pekerjaan itu perlu dioptimalkan, mengingat sudah hampir tutup anggaran 2023.
“Kualitas pekerjaan sangat perlu diperhatikan,” singkatnya.
Pewarta: Imam Mahdi
Redaktur: Wawan A. Husna
