oleh

Anggaran Proyek Pujasera tidak Sesuai Pengajuan

Kabarmadura.id/Pamekasan – Guna menyediakan lokasi khusus pedagang kaki lima (PKL) dengan konsep berbeda, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah menyiapkan lahan khusus untuk penempatan para PKL dengan nama lain Pujasera yaitu di eks RSUD Jalan Kesehatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir menjelaskan, dari sekian upaya pembangunan Pujasera, penataan PKL di konsep food court. Menurutnya, konsep tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp14,8 miliar.

Namun, lantaran ampak refocusing anggaran dana yang keluar hanya Rp5 miliar. Selain itu, proyek tersebut rupanya sempat dilempar alihkan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ternyata begitu diusulkan hanya keluar lima miliar. Kan masih jauh, ada sekitar Rp13 miliar yang tidak keluar,” ujarnya, Selasa (25/08/2020).

Jabir mengungkapkan, menurut sejumlah pihak, nomenklatur proyek Pujasera berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebab salah satu tujuan proyek tersebut untuk menata  PKL.

Kemudian, Bupati Pamekasan menganggap nomenklatur proyek Pujasera lebih tepat berada di DLH. S3hingga dana Rp5 miliar diserahkan kembali ke DLH. Kendati demikian, Bupati mengarahkan agar proyek itu tidak berkonsep food court.

“Agar proyek tersebut tepat berada di instansi kami maka konsep diubah menjadi ruang terbuka hijau (RTH) untuk PKL. Entah apa pertimbangannya pak Bupati dan pak Sekda melempar kembali dana ini ke kamo  kemudian saya dipanggil,” ungkapnya.

Jabir menyebutkan, proyek tersebut dalam minggu ini akan segera dilakukan pelelangan senilai Rp1,8 miliar. Jabir menargetkan, sebelum akhir tahun proyek tersebut rampung dan pujasera untuk PKL tersebut sudah bisa dimanfaatkan.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Abdul Fata menyebutkan, proyek tersebut merupakan upaya penataan PKL, karenanya urusan penataan PKL merupakan kewenangannya. Namun terkait penyiapan lahan proyek tersebut dibenarkannya sebagai wilayah DLH.

Fata menambahkan, proyek tersebut dikelola oleh tim terpadu antara pihaknya dengan sejumlah OPD lain, di antaranya yaitu DLH dan Dinas perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). “Lahannya yang menyiapkan DLH, Cuma pemanfaatannya untuk PKL,” ucapnya. (ali/ito)

Komentar

News Feed