Anggaran Realisasi Program  RTLH di Sampang Rawan Dimanipulasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) WARNING : Komisi III DPRD Sampang berjanji akan mengawasi material program rumah tidak layak huni  (RTLH)  tahun ini.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Ratusan program rumah tidak layak huni (RTLH) di Sampang menuai sorotan wakil rakyat. Mereka meminta, kualitas pembangunan harus sesuai ketentuan. Sebab, tahun- tahun sebelumnya banyak permainan. Mulai dari permainan harga material hingga pengurangan anggaran. Termasuk, pengurangan jumlah material. Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPRD Sampang Absussalam, Rabu (25/8/2021).

Menurutnya, tahun ini tidak boleh ada kejadian terulang. Sehingga penerima bantuan tidak dirugikan. “Pengurangan kualitas tidak hanya pada proses pekerjaan. Tapi dikurangi jumlah materialnya juga berpengaruh. Sehingga, siapapun pelaksanaanya harus dilakukan pengawasan secara ketat,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Dia menuturkan, dalam pembangunan RTLH ongkos tukang sudah dialokasikan. Namun, penyelewengan lebih rawan pada pembelian material. Sehingga, rawan permainan kwitansi oleh pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan penerima bantuan, rata-rata tidak mengetahui ketentuan yang berlaku.

Mulai kualitas kayu, jumlah pembelian pasir hingga penentuan harga. Akibatnya, kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data yang dihimpun Kabar Madura, pembangunan Baru (PB) RTLH tahun 2021 mencapai 183 unit. Jumlah tersebut, terdiri dari dua sumber dana. Rinciannya, sebesar Rp1.530.000.000 untuk 51 PB RTLH bersumber dari dana alokasi umum (DAU).

Sebanyak 132 PB bersumber dari dana alokasi khusu (DAK) dengan pagu anggaran mencapai Rp2.640.000.000. Ratusan PB RTLH tersebut, tidak merata di 14 kecamatan yang ada di daerah dengan slogan kota bahari.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Sampang Abdul Rokib menegaskan, jika pengawasan tetap dilakukan. Khususnya, kepada pendamping RTLH. Sehingga, tidak ada kerugian yang dialami oleh penerima bantuan. “Kami pastikan tidak ada penyelewengan. Semua pembelian sudah sesuai ketentuan,” responnya.  (man/ito)

132 RTLH dari DAK

-Pagu anggaran Rp2.640.000.000

-Masing-masing PB RTLH Rp20 juta.

1). Desa Benjer Billeh Kecamatan Tambelangan = 25 PB.

– Desa Birem = 25 PB

2). Desa Sejati Kecamatan Camplong = 25 PB

3). Desa Temoran Kecamatan Omben = 25 PB

4). Kecamatan Sampang

– Kelurahan Gunung Sekar = 16 PB

– Kelurahan Karang Dalam = 16 PB

=Jumlah total 132 PB

 

 

51 PB RTLH dari DAU

– Pagu anggaran Rp1.530.000.000

– Masing-masing PB RTLH Rp30 juta.

1). Desa Birem Kecamatan Tambelangan = 6 PB

– Desa Bringin Kecamatan Tambelangan = 5 PB

2). Desa Karang Nangger Kecamatan Omben = 3 PB

3). Desa Karang Penang Kecamatan Karang Penang = 5 PB

4). Desa Komis Kecamatan Kedungdung = 5 PB

5). Desa Krampon Kecamatan Torjun = 6 PB

7). Desa Labeng Kecamatan Sreseh = 5 PB

– Desa Plasah Sreseh = 5 PB

– Desa Sreseh Kecamatan Sreseh = 5 PB

8). Desa Tragih Kecamatan Robatal = 6 PB

9). Desa Bringin Kecamatan Tambelangan = 5 PB (TMMD).

Total = 51 PB RTLH.

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *