Anggaran Rp6,5 M, Dishub Sampang Masih Nunggak Tagihan Listrik PJU

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) DITAMBAH: Dishub Sampang ajukan tambahan anggaran pembayaran rekening PJU sebesar Rp2,5 M, karena anggarannya sudah habis dan nunggak.

Kabarmadura.id/Sampang-Anggaran untuk pembayaran rekening penerangan jalan umum (PJU) senilai Rp6,5 Miliar diklaim tidak cukup. Akibatkanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang tidak bisa bayar ‘Nunggak’ beban tagihan listrik pada bulan September sampai Desember.

Anggaran yang sudah dipersiapkan dinilai tidak bisa memenuhi semua tanggungan pembayaran selama tahun 20120. Sehingga dinas yang membidangi hubungan jalan itu minta tambahan anggaran sebesar Rp2,5 miliar.

Bacaan Lainnya

Kepala Dishub Sampang Aji Waluyo melalui Kabid Perhubungan Darat Khotibul Umam mengatakan,sejak bulan September tagihan listrik PJU belum bisa dibayar, hal itu karena anggarannya sudah habis. Untuk dalam proses pengajuan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 meminta tambaha anggaran.

Menurut dia, setiap tahun beban tagihan PJU di daerah yang berjuluk Kota Bahari itu terus mengalami kenaikan. Hal itu, dikarenakan adanya penambahan titik PJU baru di berbagai wilayah, selain itu adanya pelimpahan atau pengalihan pembayaran tagihan penerangan jalan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan dinas lainya ke instansinya.

“Kekurangan anggaran rekening PJU mencapai Rp2,5 miliar, karena rata-rata tagihan setiap bulan Rp630 juta. Jadi untuk bulan September ini masih terhutang karena anggarannya dalam proses pengajuan,” ujar Khotibul Umam saat dikonfirmasi Kabar Madura melalui jaringan selulernya, Minggu, (20/09/2020).

Kata dia, saat ini ketersedian anggaran pembayaran rekening PJU itu hanya tersisa sekitar Rp200 juta. Jadi tidak cukup untuk membayar beban tagihan pada bulan September. Sehingga pihaknya terpaksa mengajukan surat permohonan penundaan bayar kepada pihak perusahaan listrik negara (PLN) setempat, karena anggaran masih dalam proses pengajuan.

Lanjut Khotib, pengajuan tambahan anggaran rekening PJU itu pastinya tetap disetujui, terlebih APBD perubahan sudah diparipurnakan beberapa waktu lalu, tinggal nunggu waktu dan pencairan dana, setelah itu baru proses pembayaran kepada pihak PLN bisa dilaksanakan. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan kapan bisa bayar beban tagihan PJU tersebut.

“Penambahan anggaran PJU ini sifatnya wajib, kalau tidak bisa bayar bakal mati semua PJU di Sampang ini, karena akan dilakukan pemadaman oleh PLN setempat selama 4 bulan kedepan,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer PLN Unit Pelayanan Rayon Sampang Hardi Iswanto mengatakan, berdasarkan standart operasional prosedure (SOP) untuk keterlambatan bayar tagihan rekening listrik selama satu bulan akan dikirimi surat pemberitahuan kepada pelangga. Semua pelanggan itu tetap diperlakukan sama, tidak ada tebang pilih, baik instansi pemerintah atau pun pelanggan umum.

Jika berturut-turut tidak bisa bayar selama tiga bulan, maka bisa dilakukan pemadaman semetara, terkecuali ada kesepatakan dan kesanggupan bayar dari pihak terkait dan diberi keringanan oleh pihak PLN. Tapi kata dia, pihaknya belum menerima surat permohonan penundaan bayar dari Dishub setempat.

“Suratnya kami belum menerima, kami tetap akan layangkan surat pemberitahuan jika belum bayar tetap waktu,” singkat Hardi, (sub/mam).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *