oleh

Anggaran Simpan-Pinjam di Dinkop dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Kosong

KABARMADURA.ID, Sumenep –Fasilitas simpan pinjam di Dinas Koperasi (Dinkop) dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep tidak optimal. Kondisi itu diakibatkan nihilnya anggaran simpan pinjam. Sehingga, tidak satupun koperasi dan usaha mikro mendapat bantuan modal dari adanya program simpan pinjam tersebut.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinkop dan Usaha Mikro, Sumenep Berta Suetejo mengaku untuk tahun ini tidak ada anggaran simpan pinjam. Fokus kinerja saat ini hanya melakukan pembinaan terhadap koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Saat ini tidak ada dana simpan pinjam dari channeling senilai Rp20 miliar hasil kerjasama dengan perbankan . Tetapi, hingga saat ini yang pinjam belum melunasi. Makanya, hanya fokus pembinaan saja,” katanya, Senin (19/10/2020).

Dia menjelaskan, dana tersebut merupakan hasil kerjasama dengan salah satu bank yang berstatus badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov Jatim. Masyarakat yang hendak meminjam modal bisa mengajukan ke perbankan tersebut. “Pembinaan itupun anggarannya terbatas,” paparnya.

Pembinaan yang dimaksud hanya  memberikan penjelasan. Dengan begitu setiap koperasi atau para pengusaha mikro mengetahui sistem pengelolaan dana koperasi. “Pembinaan cukup baik, saat ini yang akan pinjam ke koperasi para anggotanya,” tukasnya.

Berita mengaku hanya mengumpulkan sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) untuk dilakukan pembinaan terkait dengan regulasi aturan tentang perkoperasian. KSP dan USP yang dikumpulkan tersebut selama ini terindikasi belum menjalankan azas dan prinsip koperasi sebagaimana yang diatur dalam UU Koperasi Nomor 25/1992. KSP dan USP.

“Materi pemahaman mengenai koperasi yang baik dan benar. Mudah-mudahan dengan adanya pembinaan, usaha-usaha yang berkedok koperasi tapi pelaksanaanya tidak seperti koperasi itu bisa kembali menjadi koperasi yang diamanatkan undang-undang,” tukasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari mengatakan, meski dinas terkait hanya mengandalkan pembinaan dalam melaksanakan usaha koperasi tidak cukup hanya memegang badan hukum (BH). “Koperasi dalam menjalankan usaha wajib memiliki izin operasional koperasi,” tegasnya.

Pihaknya juga menawarkan kepada usaha yang berkedok koperasi untuk memilih, jika masih ingin menggunakan koperasi harus melaksanakan aturan perkoperasian. “Kami akan wanti-wanti pada dinas terkait untuk melakukan pembinaan, paling tidak mereka ke depan harus bisa melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT),” pungkasnya. (imd/ito)

Komentar

News Feed