Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Poros Kabupaten Belum Optimal

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MINIM ANGGARAN: Jalan poros kabupaten yang membentang di Desa Rek Kerrek belasan tahun dibiarkan rusak.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan merespon aksi penanaman pohon pisang di jalan poros kabupaten di Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan Cahya Wibawa mengaku sudah menerima laporan terkait kegeraman warga.

Pria yang karib disapa Cahya itu mengaku sudah merencanakan perbaikan pada jalan tersebut. Perbaikan akan dilakukan tahun ini. Namun, perbaikan tidak bisa dilakukan seutuhnya. Pihaknya hanya akan memperbaiki titik-titik terparah saja. Sebab menurutnya, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp200 juta.

“Rencana tahun ini kami kerjakan itu. Cuma memang spot-spot parah saja yang akan diperbaiki,” ucap Cahya.

Dia menyebutkan, pelaksanaan perbaikan akan dilakukan bulan depan. Kontrak pengerjaan dengan pihak ketiga sudah dilaksanakan. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi faktor jalan tersebut dibiarkan rusak hingga belasan tahun.

Sejatinya, jalan poros tersebut sudah dilakukan peningkatan pada tahun 2020 lalu. Jalan itu membentang dari Desa Samatan hingga Potoan Daya. Jalan itu menjadi alternatif penghubung Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan. Namun, pengerjaan pada tahun 2020 hanya bisa dilakukan 6 kilometer. Masih ada sekitar 4 kilometer yang perlu ditingkatkan.

“Pengerjaannya memang kami menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kami,” tutup Cahya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail memaklumi sikap Dinas PUPR. Sebab menurut politisi Partai Demokrat itu, peningkatan infrastruktur tidak hanya di Desa Rek Kerrek, di daerah lain juga membutuhkan perbaikan.

“Jadi modelnya seperti itu. Tidak satu ruang langsung dikerjakan sampai tembus. Karena kita memang anggaran terbatas,” ucap Ismail.

Namun demikian, Ismail mengaku akan mendorong Pemkab untuk memprioritaskan jalan tersebut. Kendati anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pamekasan terbatas, pihaknya meminta agar dicarikan anggaran melalui APBD Provinsi Jawa Timur atau dari APBN.

“Apalagi kita tahu semua kena refocusing. Meski dalam usulannya 600 titik yang dikaver bisa hanya 200,” tambahnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *