Anggaran Tersedia, Pembongkaran Billboard Kedaluarsa Justru Tarik Ulur

  • Whatsapp
MASIH DIGUNAKAN: Salah satu bandu jalan di Pamekasan yang diduga sudah kedaluarsa izinnya, nampak belum terbongkar, Selasa (27/8/2019).

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Kendati uang jaminan bongkar (jabong) sudah tersedia, namun pembongkaran bandu jalan yang kedaluarsa izinnya tidak kunjung dilakukan.

Uang jaminan yang dikumpulkan dari seluruh vendor bandu jalan itu, senilai Rp141.051.700. Kini, uang tersebut masih tersimpan di kas daerah.

Padahal sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan sudah mendeteksi, mayoritas izin bandu jalan di Pamekasan sudah kedaluarsa.

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Keberatan BKD Pamekasan Sudiono menjelaskan, uang jaminan masing-masing tergantung ukurannya, namun ttarifnya, Rp100.000 per m2 (satu kali bayar). Maka jika ukurannya 5x10m, maka jabongnya sekitar Rp5 juta dan seterusnya.

“Itu berdasarkan aturan, agar nantinya jika sudah lepas masa izin maka kita berhak membongkar dengan jabong tersebut,” katanya.

Uang jabong tersebut, memang khusus dialokasikan untuk pembongkaran bandu jalan kedaluarsa, jika pihak vendor sudah tidak bisa membongkar sendiri.

Prosedurnya, jelas Sudiono, jika izin bandu jalan kedaluarsa, pemkabmelayangkan surat para vendor. Jika tidak ada respon, pemkab dalam hal ini bidang perizinan, merkomendasikan Satpol PP untuk membongkar paksa. Biayanya,  menggunakan uang jabong tersebut.

“Jika vendor sendiri yang membongkar, maka uang jabong bisa diminta kembali pada kas daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan Agus Mulyadi membenarkan adanya jabong itu. Sebelumnya sudah rapat bersama pihak vendor dan tim. Hasil rapat meminta agar vendor segera membogkar bandu jalan yang izinnya berakhir. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

“Sudah rapat bersama tim dan menunggu waktu untuk membongkarnya. Saat ini masih proses,” ujarnya.

Sebelumnya, Plt Kepala BKD Pamekasan Sahrul Munir menegaskan, semua bandu jalan yang izinnya kadaluarsa melebihi tujuh hari, maka pemkab membongkarnya. Mengenai jabong, dibayar saat mengurus izin pendirian.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2010 Tentang Pedoman Penggunaan Bagian Jalan. Selain itu, juga diatur di Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 11 tahun 2017 tentang Reklame. (imd/waw)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *