KABARMADURA.ID | SUMENEP-Anggaran kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Sumenep sudah mendapat lampu hijau. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sepakat dengan anggaran sebesar Rp70 miliar. Dana itu bakal digunakan salah satunya untuk menggaji tenaga ad hoc KPU Sumenep.
Ketua KPU Sumenep Rahbini mengatakan, meski sempat mengajukan di angka Rp82,8 miliar, tetapi ketika disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2023, hanya terpenuhi di angka Rp70 miliar.
“Ya sudah ada lampu hijau, sudah disepakati dengan Pemkab Sumenep, tinggal menunggu waktu penandatanganan kesepakatan itu,” kata dia.
Dana itu bakal digunakan untuk kepentingan logistik, sosialisasi, menggaji tenaga ad hoc dan operasional lainnya. Tetapi secara rinci, sejauh ini masih belum diketahui secara pasti terkait penggunaan dana tersebut.
“Yang paling banyak bakal digunakan untuk gaji tenaga ad hoc, tetapi persentasenya berapa masih belum diketahui detailnya,” imbuhnya.
Untuk penyusunan anggaran, kata Rahbini, memang melalui rapat internal lagi. Tujuannya untuk menghitung ulang dan hasil rasionalisasi sebesar Rp82,8 miliar. Angka tersebut tidak bisa dikurangi lagi, karena kebutuhan maksimal di angka tersebut.
Harga satuan logistik dan pendistribusinya, khususnya ke wilayah kepulauan, tidak mungkin dirasionalisasi. Bahkan, biayanya cenderung bertambah jika dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Tetapi di angka Rp70 miliar sesuai yang disepakati itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pemilu nanti,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumenep Purwo Edi menjelaskan, angka Rp70 miliar untuk dikelola KPU itu sudah sesuai kebutuhan.
“Kami sudah bertemu dan rapat bersama KPU Sumenep beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, kami sampaikan dana pemilu yang disiapkan sebesar Rp70 miliar. Kami menilai itu cukup, karena beberapa item kegiatannya didukung APBD Jawa Timur,” paparnya.
Pewarta: Moh Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
