Anggaran Wajib Diniyah Sumenep Dialokasikan Rp50 Ribu setiap Siswa per Tahun

News48 views

KABAR MADURA | Program wajib diniyah pada tahun ini berbeda petunjuk teknis (juknis). Jika sebelumnya dialokasikan untuk guru, saat ini titik beratnya pada siswa. Selain itu, juga wajib membuat raport bagi sekolah yang melaksanakan wajib diniyah.

“Anggaran bakal digunakan berdasarkan jumlah siswa yang pendidikan diniyahnya dilakukan oleh SD,” kata Kepala Disdik Sumenep Agus Dwi Saputra melalui Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Sumenep Ardiansyah Ali Shocibi,  Selasa (21/5/2024).

Kebijakan itu diterapkan pada saat ini demi mendalami Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Pendidikan Diniyah. Pelaksanaannya harus diikuti dengan pelaporan hasil tumbuh kembangnya siswa.

“Maka masing-masing sekolah seluruh guru menyampaikan laporan hal ini harus ditindaklanjuti perubahan juknis penyelenggaraan pendidikan diniyah di tahun 2024 ini,” paparnya.

Baca Juga:  Sepak Terjang Forum Wartawan Pamekasan Sepanjang Sejarah, dari PMM hingga Dewan Pers!

Dengan begitu, semua sekolah agar menilai siswanya yang naik kelas. Kemudian yang mengikuti pendidikan diniyah wajib membuat laporan dan raport. Pola selanjutnya, yakni dihitung berdasarkan jumlah peserta pendidikan diniyah.

Pada tahun lalu, peserta wajib diniyah sebanyak 30 ribu siswa dari 53 ribu siswa di Sumenep. Karena ada 23 ribu siswa yang belajar di madrasah ibtidaiyah (MI).

“Maka harus dilaporkan pada disdik berdasar buku cetak yang telah diterbitkan pada tahun 2019 lalu. Jadi polanya tidak jauh berbeda, hanya saja pelaporannya yang ada perubahan sedikit dari  tahun sebelumnya,” tegas dia.

Baca Juga:  Ikuti Jejak Ulama NU, Gus Halim: Aliyadi Kader Terbaik PKB

Dalam madrasah diniyah, mata pelajaran yang diajarkan adalah fikih, Al Quran hadist, aqidah, dan sejarah kebudayaan Islam.

Nantinya, setiap siswa dibiayai senilai Rp50 ribu per tahun. Rp50 ribu itu untuk honor pengajar dan administrasi untuk ijazah atau raport, materai dan lainnya. Raport harus disetorkan minimal akhir tahun 2024 ini.

Dengan adanya perubahan juknis itu, pemkab tidak usah repot-repot dalam mencari guru, seperti tahun sebelumnya, banyak kekurangan guru.

“Sekarang orientasinya pada siswa, sebelumnya itu pada guru. Jadi, saat ini kami menghitung banyaknya siswa, anggaran tahun ini senilai Rp1,5 miliar,” kata Ardi.

Pewarta: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *