Anggarkan Rp800 Juta Normalisasi Sungai Diswakelolakan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) PENYEBAB BANJIR: Pemkab Pamekasan menganggarkan Rp800 juta untuk menormalisasi Sungai Semajid.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan merencanakan normalisasi Sungai Semajid untuk mengantisipasi banjir. Rencana sebelumnya, normalisasi itu akan dilakukan secara kontraktual. Namun, agar lebih efektif, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan merencanakan secara swakelola.

Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas PUPR Pamekasan Ika Mulia Astutik  menjelaskan, jika kegiatan normalisasi dikontraktualkan, hasilnya tidak akan banyak, sementara biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak. Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

“Kalau kontraktual dilakukan lelang, di situ ada pajak dan lain-lain. Kalau swakelola, kami hanya menghitung volume di lapangan dan kita kerjakan berapa hari,” terang wanita asal Sumenep itu.

Namun menurutnya, anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terbatas untuk melakukan normalisasi Sungai Semajid. Sehingga, pemkab perlu menganggarkan sendiri sebesar Rp800 juta. Sementara Pemprov Jatim menyediakan sarana prasarana berupa alat berat dan operator pengerjaannya.

Awalnya, rencana normalisasi sungai akan dilakukan pada dua sungai, yaitu Sungai Kelowang dan Sungai Lembung Bunter. Dua sungai tersebut merupakan kewenangan pemkab. Namun, karena sedimentasi Sungai Semajid sangat tinggi, berpotensi menyebabkan banjir.

“Kami masih menunggu musim. Tapi kemungkinan bulan Juli tau Agustus sudah mulai jalan. Karena anggarannya sudah ada,” tutup sarjana teknik pengairan itu.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ismail menilai, anggaran yang disiapkan pemkab untuk normalisasi sungai sangat kurang dan tidak cukup untuk melakukan normalisasi secara maksimal di semua sungai yang ada. Karena itu, pihaknya meminta pemkab intens berkoordinasi dengan pemprov dan pemerintah pusat agar mendapatkan suntikan dana.

“Kami sudah sampaikan ini dari dulu. Anggaran yang ada sangat kecil. Perlu bantuan pemprov atau dari pusat,” tegas politisi Partai Demokrat itu. (ali/maf)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *