Anggota Ad Hoc KPU Ungkap Transaksional Uang untuk Lolos PPK-PPS

Politik161 views

KABAR MADURA | Rekrutmen badan ad hoc KPU di Sumenep diwarnai kabar buruk. Salah satunya muncul dugaan sogok menyogok dalam pusaran rekrutmen pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Praktik jual beli itu disinyalir sudah berlangsung lama. Tidak hanya pada rekrutmen PPK dan PPS untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada mendatang, melainkan praktik tersebut diduga berjalan pada pemilu sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran Kabar Madura ke beberapa sumber, transaksi tersebut berlangsung cukup vulgar. Hal itu melibatkan calon PPK dan PPS dengan komisioner KPU, ada pula yang melalui pihak ketiga.

Relakan Nominal Empat Kali Gaji

Salah seorang mantan PPK pada Pemilu 2024 mengakui bahwa dirinya untuk lolos jadi PPK di salah satu kecamatan di Sumenep, namun harus merogoh saku cukup dalam. Bahkan, kondisi tersebut diduga merata di semua kecamatan.

“Iya, itu memang benar dan saya rasa merata,” ungkap sumber Kabar Madura yang enggan disebut identitasnya itu.

Supaya dirinya lolos menjadi komisioner PPK, setidaknya harus kehilangan empat kali gaji. Dalam artian, nominalnya sekitar Rp10 juta lebih. Dia harus melunasi uang tersebut berdasarkan kesepakatan di awal, yakni dibayar setelah selesai pelantikan dan setelah menerima gaji pertama.

Khusus untuk dirinya, akad itu diminta setelah pelantikan PPK berlangsung, atau tepatnya saat penerimaan gaji tahap pertama hingga keempat.

Baca Juga:  Barisan Milenial Madura Deklarasi Prabowo Presiden 2024, Ini Pesan Anwar Sadad

“Pada Pemilu 2024 lalu, nominalnya untuk saya pribadi 4 kali gajian. Tidak tahu kalau yang lain,” ungkapnya.

Sumber lain menyebutkan, yakni salah seorang mantan PPS pada pemilu 2024, dia harus merelakan dua kali gajinya untuk membayar supaya bisa mulus jadi penyelenggara di tingkat desa.

Awalnya, sumber yang mewanti-wanti supaya namanya dirahasiakan ini ragu untuk mengungkap soal transaksi tersebut. Namun, pada akhirnya dia pun mengakui walaupun tidak secara detail.

Pada rekrutmen penyelenggara Pilkada November 2024 nanti, kondisi serupa diduga kuat kembali terjadi. Hal itu diperkuat, lantaran sejumlah komisioner harus hengkang dari KPU Sumenep lantaran gagal menjadi komisioner atau sudah dua kali menjabat.

Layak Diseret ke Ranah Hukum

Kondisi itu, ditanggapi oleh praktisi hukum Marlaf Sucipto bahwa yang bayar dan menerima sama-sama keliru, dan bisa jadi masuk penyuapan atau gratifikasi. Bisa saja hal itu diproses secara hukum jika terbukti melakukannya. Sehingga jika masuk ranah hukum, keduanya perlu sama-sama diproses hukum, yakni antara pemberi dan penerima,

Menurutnya, praktik-praktik seperti itu, tidak boleh dimasifkan, karena perbuatan yang menyalahi aturan itu jelas keliru. Yang benar, kata Marlaf, melakukan rekrutmen badan ad hoc sesuai aturan tanpa ada jual beli jabatan dan sebagainya.

“Itu kan tidak benar,” ujar Marlaf.

Harapan Marlaf, proses seleksi dijalankan secara profesional, jadi dipilih bukan berarti dengan adanya uang atau imbalan apa pun. Orang yang terpilih menjadi badan ad hoc itu harus betul-betul yang telah dites atau diuji kemampuannya secara profesional. Namun dia baru mendengar informasi itu dari kasak kusuk masyarakat.

Baca Juga:  Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS Berakhir, 35 Desa di Pamekasan Belum Penuhi Kuota

“Jika terbukti dan masuk ke ranah hukum, ini menarik nantinya, tentu ini menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilu maupun pilkada,” tegas advokat asli Sumenep ini.

Diakui untuk Sumbangan Organisasi

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep Rafiqi menepis terkait adanya transaksi terkait pembentukan badan ad hoc itu. Dia memastikan hal itu tidak ada.

Masak ada yang menarik  jutaan, di mana logikanya itu,” paparnya.

Pria yang akrab disapa Tanzil ini mengakui hanya meminta sumbangan khusus pada badan ad hoc yang merupakan alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Artinya, setelah mereka jadi, dimintai sumbangan untuk pembangunan para kader HMI itu.

“Meminta sumbangan untuk pribadi itu tidak benar, jika untuk pemberdayaan para kader HMI itu benar, karena saya kan HMI yang dipikirkan,” ucap komisioner yang hampir purna ini.

Dia menambahkan, persoalan ada anggota badan ad hoc yang memberikan sesuatu untuknya pasti diterima, misalnya rokok satu pres, sebab hal itu tidak diminta.

Pewarta: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *