oleh

Anggota Banggar Sampang Sesalkan Peningkatan Jalan Tidak Merata

Kabarmadura.id/Sampang-Realisasi program peningkatan jalan di Kabupaten Sampang tidak merata, terkesan dipusatkan di salah satu titik tertentu, semisal program rabat beton di ruas Jalan Jungkarang-Karang Anyar Kecamatan Jrengik dengan menelan anggaran Rp1,8 miliar yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) pada tahun anggaran berjalan 2020.

Mirisnya, program peningkatan jalan di daerah yang berjuluk Kota Bahari itu juga ditengarai tidak berdasarkan skala prioritas terhadap kondisi jalan yang sedang rusak parah dan azas manfaat pembangunan kepada masyarakat. Hal itu diungkap oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Moh. Iqbal Fatoni.

Menurut pria yang akrab disapa Bung Fafan itu, program rabat beton di ruas jalan Jungkarang-Karang Anyar Kecamatan Jrengik awalnya sudah dianggarkan Rp500 juta bersumber dari DAU dan sudah selesai proses lelang, tetapi dalam PAK malah ditambah lagi sebesar Rp1,3 miliar bersumber dari DBHCHT, sehingga total anggaran di satu titik ruas jalan tersebut tembus Rp1,8 miliar.

Padahal kata dia, kondisi jalan Jungkarang-Karang Anyar itu masih lumayan bagus, meski terdapat kerusakan di sejumlah titik. Tetapi kerusakan itu, sifatnya tidak mendesak, masih layak dilalui. Sedangkan di wilayah lain, masih sangat banyak kondisi jalan kabupaten yang jauh lebih parah dan tidak layak, semisal di Kecamatan Karang Penang dan lainnya, anehnya malah diabaikan oleh pihak eksekutif.

“Kami sangat kecewa dan menyesalkan kebijakan eksekutif ini. Apalah gunanya dilakukan pembahasan dengan legislatif, jika tidak bisa mengubah program yang kurang tepat sasaran, tidak berdasarkan pemerataan seperti program rabat beton ruas jalan Jungkrang-Karang Anyar ini,” Kesal Bung Fafan kepada Kabar Madura, Minggu (13/09/2020).

Dirinya membeberkan, semestinya pemkab lebih bijak dalam melaksanakan program yang menggunakan uang negara, tidak dipusatkan pada satu titik tertentu, tetapi harus berdasarkan pemerataan. Jika program rabat beton itu sudah dianggarkan tahun ini, maka bisa dilanjutkan pada tahun berikutnya. Harapannya semua wilayah dapat tersentuh pembangunan secara bertahap dan merata.

Lanjut Fafan, jika tidak ada aspek pemerataan, sedangkan kondisi jalan yang lain di wilayah Sampang masih sangat banyak yang rusak dan tidak layak, maka sangat berpotensi bisa menimbulkan kecemburuan sosial untuk wilayah yang lain. Pihaknya menyarankan, pemkab agar selalu mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

“Sikap saya secara pribadi menolak penambahan anggaran rabat beton Jungkarang-Karang Anyar melalui PAK ini, tapi apalah daya katanya sudah desk. Anehnya, untuk apa dibahas di Banggar, apa maksudnya? Jika hanya kita didengarkan seperti ceramah, padahal di Banggar ini meminta persetujuan,” ungkap politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Ketua DPRD Sampang yang sekaligus sebagai Ketua Banggar Fadol menjelaskan, secara kelembagaan penambahan anggaran untuk rabat beton ruas jalan Jungkarang-Karang Anyar itu sudah disetujui, dirinya mengakui, memang ada sejumlah anggota Banggar yang tidak sependapat, lantaran dinilai tidak berdasarkan asas pemerataan, karena masih banyak jalan yang kondisinya rusak parah dan tidak layak agar segera diperbaiki.

Fadol menegaskan, secara regulasi dan ketentuan yang ada, penambahan anggaran guna melanjutkan peningkatan ruas jalan tersebut, tidak ada masalah, tapi yang menjadi polemik di internal Banggar itu terkait aspek pemerataan. Karena untuk rabat beton di Jungkrang-Karang Anyar itu sudah pernah dianggarkan, tapi ditambah lagi. Namun, itu tidak bisa mengubah keputusan karena sudah masuk desk.

“Kita tidak bisa mengubah, karena ini sudah berdasarkan proposal usulan dan kami tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Yang jelas kita (Banggar red) sudah menyetujui,” ulasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sampang Achmad Hafi belum bisa dimintai keterangan, saat dihubungi melalui jaringan selulernya belum direspon. Di sisi lain, Kabid Jalan dan Jembatan PUPR setempat Hasan Mustofa juga belum bisa dimintai keterangan, kendati sudah dihubungi melalui jaringan selulernya, tapi belum direspon hingga berita ini diterbitkan. (sub/pai)

Komentar

News Feed