Anggota Dewan Pamekasan Walk Out, Paraf Dipalsukan Dua Kali Paripurna

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) MERASA DIRUGIKAN: Anggota DPRD Pamekasan Munaji saat ditemui awak media di ruang Komisi I DPRD Pamekasan seusai rapat paripurna, Senin (11/10/2021).

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan pada Senin (11/10/2021), diwarnai sedikit kegaduhan. Kegaduhan itu terjadi karena paraf salah satu anggota Komisi I DPRD Pamekasan Munaji dalam absensi dipalsukan.

Hal itu diketahuinya saat hendak mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang rapat. Politisi Partai Gerindra itu kaget karena namanya sudah terparaf. Kemudian Munaji masuk ke ruang rapat dan melayangkan protes kepada pimpinan sidang. Setelah itu Munaji keluar, tidak mengikuti rapat.

Munaji menyesali temuannya itu. Menurutnya, hal itu tindakan yang tidak etis. Yang membuatnya geram, karena tindakan itu bukan kali pertamanya. Hal serupa juga terjadi saat rapat paripurna tentang penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap perubahan APBD tahun 2021 pada 29 September 2021 lalu. Namun saat itu dia diam dan mengabaikannya.

Protesnya itu didengarkan oleh semua anggota rapat, termasuk Bupati Pamekasan Baddrut Tamam. Rapat paripurna tersebut tentang pembacaan nota keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pamekasan tahun 2022, sekaligus penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan RPJMD tahun 2018-2023.

Munaji menegaskan, dirinya tidak pernah menguasakan paraf absensi kepada orang lain. Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu meyakini, tindakan tersebut sudah atas sepengetahuan pimpinan DPRD. Bahkan, dia menyebut, pemalsuan paraf itu adalah permainan pimpinan DPRD agar rapat mencapai kuorum.

Dugaannya itu bukan tanpa dasar. Munaji mengungkapkan, beberapa saat sebelumnya dia dengan pimpinan DPRD sempat berselisih pendapat. Karena itu, agar keinginan pimpinan DPRD tercapai, parafnya dipalsukan. Tidak hanya itu, dia menduga hal yang sama juga terjadi pada anggota DPRD yang lain agar rapat mencapai kuorum.

“Saya yakin seyakin-yakinnya, bukan hanya tanda tangan saya yang dipalsukan,” tegas alumni Universitas Islam Madura itu.

Kendati begitu, dia mengaku tidak berniat membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Namun, dia sangat menyesali, karena tindakan itu menurutnya sangat tidak terpuji dan tidak etis.

“Tapi saya yakin, pimpinan pasti tahu itu. Karena sebelumnya sempat beda pendapat dengan saya. Jadi agar rapat kuorum dan keinginan pimpinan tercapai,” pungkas Munaji.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman mengaku tidak mengetahui kasus tersebut. Namun dia menegaskan, staf DPRD tidak mungkin berani memalsukan paraf anggota DPRD jika tanpa pemasrahan. Sebab, paraf pada absensi akan menentukan rapat mencapai kuorum atau tidak.

Namun menurutnya, ada beberapa kemungkinan; bisa saja karena Munaji lupa bahwa dirinya telah memasrahkan paraf kepada orang lain. Kemungkinan lainnya, karena ada anggota DPRD yang salah membubuhkan paraf, sehingga dibubuhkan di kolom nama Munaji. Kendati begitu, menurutnya hal tidak merugikan Munaji, sebab aturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memperbolehkan pemasrahan paraf kepada orang lain karena rapat dilaksanakan secara virtual.

“Makanya nanti saya akan klarifikasi, dan saya yakin staf di sini tidak ada yang berani mengisi paraf,” terang mantan kepala Desa Potoan Daya itu.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *