Anggota DPR RI Sesalkan Kebijakan Impor di Tengah 1,9 Juta Ton Garam Rakyat Tidak Terserap

  • Whatsapp

Kabarmadura.id/Produksi garam rakyat di Indonesia sangat melimpah. Namun sayang, pemerintah masih “kecanduan” melakukan impor garam. Padahal, ada sebanyak 1,9 juta ton garam yang diproduksi petani di beberapa daerah sentra pertanian garam yang tidak terserap.

Ironisnya, pemerintah seakan tidak peduli terhadap kondisi yang memberatkan petani garam tersebut. Hal itu dapat dilihat, dari kebijakan pemerintah yang menyetujui ketentuan penambahan kuota impor garam di tahun 2020.

Catatan Kabar Madura, tahun ini pemerintah menyetujui rencana impor 2,92 juta ton garam industri. Jumlah itu meningkat dari kuota impor 2,75 juta ton garam industri yang dilakukan pada tahun 2019.

Melihat kondisi itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Slamet Ariyadi mengaku sangat prihatin. Sebab, di tengah tumpukan ratusan ribu ton kristal putih yang diproduksi petani dalam negeri, pemerintah pusat masih saja mengeluarkan kebijakan impor garam.

Padahal ungkap Slamet, ada sebanyak 454 ribu ton garam rakyat di Madura yang tidak terserap hingga akhir 2019. Rinciannya, 104 ribu ton di Kabupaten Sumenep, 44 ribu ton di Kabupaten Pamekasan, dan 305 ribu ton sisanya di Kabupaten Sumenep, sementara sisanya merupakan garam yang diproduksi petani di Kabupaten Bangkalan.

Jumlah itu lanjut politis Dapil XI Madura itu, masih belum termasuk garam produksi PT Garam Persero. Dimana ada sekitar 400 ribu ton garam yang diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, tidak terserap pada 2019. Total keseluruhan stok garam yang tidak terserap secara nasional, sebesar 1,9 juta ton.

“Sampai kapan negara ini akan selalu melakukan impor garam,” sesalnya.

Diungkapkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, meminta pemerintah cermat dalam mengambil kebijakan terkait impor garam. Dirinya mewanti-wanti agar pemerintah mewaspadai kepentingan ‘mafia’ di balik isu impor garam.

Untuk itu, pihaknya akan mendesak Komisi IV DPR RI untuk membentuk panitia khusus (pansus) garam, guna menyelesaikan persoalan garam yang saat ini menjadi gran isu di tingkat nasional.

“Kalau dibiarkan seperti ini, rakyat, khususnya petani garam yang akan menjadi korban,” tegas pemuda yang menjadi persentasi masyarakat Madura di Senayan itu.

Dirinya juga meningatkan, agar pemerintah tidak mudah terjebak modus kebutuhan kandungan NaCl untuk garam industri. Sebab, tidak sedikit informasi yang dia terima, ada praktik pengoplosan garam industri yang diimpor dari luar negeri, untuk kemudian dijadikan bahan garam konsumsi dengan tujuan meraup keuntungan lebih besar.

Menurutnya, pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap petani yang memproduksi garam lokal dengan tidak mudah menyetujui impor garam. Sebab, impor garam hanya akan membuat harga garam petani anjlok akibat stok garam yang menumpuk.

“Kita (pemerintah, red) harus lebih serius dalam mencari solusi untuk mengatasi persoalan garam ini,” pungkasnya. (pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *