Anggota DPR RI Siap Kawal Surat Petambak Garam Madura ke Presiden

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) RESAH: Tingginya impor garam dikhawatirkan akan semakin memperburuk nasib petani di Madura.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Menyusul terkirimnya surat petani garam ke Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, mendapat apresiasi dari anggota DPR RI Slamet Ariyadi. Legislator Senayan asal daerah pemilihan (dapil) Madura itu berjanji akan mengawal permintaan petani untuk mengurangi kuota impor.

Menurut Slamet, impor garam yang mencapai 3,07 juta ton tahun 2021 terlalu berlebihan. Sehingga dipastikan akan berdampak pada penyerapan garam rakyat dan akan mempengaruhi ekonomi masyarakat, khususnya petambak. Baginya, langkah petani garam mengirimkan surat langsung ke presiden, sangat layak didukung.

Bacaan Lainnya

“Saya sangat setuju dengan petani garam yang sudah berkirim surat langsung ke presiden. Kami sebagai perwakilan dar dapil Jatim VI (Madura) akan menindaklajuti itu. Sehingga ada hasil sesuai harapan petani,” katanya.

Sedangkan pengawalan yang dimaksud wakil rakyat asal Sampang itu, yakni terus menekan pemerintah pusat. Utamanya agar pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan impor garam yang sangat tinggi. Sebab menurutnya, kebijakan itu merugikan petani. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh banyak pihak yang beraktivitas di pegaraman.

Jika impor garam dengan kuota 3,07 juta ton terlaksana, imbuh Slamet, maka dipastikan akan mempengaruhi penyerapan garam rakyat. Jika hal itu terjadi, maka banyak pihak yang terdampak. Mulai dari pemilik tambak, mantong, para jasa angkut dan sejumlah pihak lainnya.

Langkah pemerintah itu cukup dia sayangkan, karena seharusnya melakukan rencana yang terarah dan teratur. Salah satunya saat pemulihan Covid-19, pemerintah semestinya memprioritaskan garam rakyat. Sebab mereka juga terdampak wabah tersebut.

Bahkan jika pemerintah menurunkan kuota garam, dan memilih penyerapan garam rakyat ditingkatkan, menurutnya itulah program pemerintah yang lebih tepat untuk petambak garam.

“Selain itu, pemerintah sudah selayaknya memperhatikan dan melakukan terobosan agar garam rakyat ini memenuhi standar garam konsumsi saja. Tapi bagaimana garam rakyat ini lebih berkualitas memenuhi standar garam industri,” ujar ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sampang tersebut.

Wakil sekjen DPP PAN itu juga mengaku sudah beberapa kali sudah berkoordinasi dengan kementerian untuk memperjuangkan garam rakyat. Bahkan pernah membawa contoh garam Madura untuk diuji kadar dan tingkat keasinannya.

Sebelumnya, Forum Petani Garam Madura (FPGM) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Terdapat empat poin yang disampaikan dalam surat itu. Di antaranya, pemberitahuan jika stok garam rakyat di Madura masih tinggi, dipastikan tahun ini stok meningkat, selama dua tahun terakhir, harga garam lebih rendah dari harga produksi. Pada poin keempat, adanya komoditi garam dari luar berdampak pada rusaknya harga garam rakyat.

Ketua FPGM, Moh. Yanto berharap surat yang dikirim ada dukungan dari wakil rakyat. Sehingga kuota impor yang mengancam nasib petani garam ada perubahan. Sebab rencana impor dinilai sangat tinggi dan mengkhawatirkan petani.

“Kami berharap agar ada perkembangan dari surat kami. Sehingga kuota impor bisa ditekan lebih sedikit,” ucapnya. (man/waw)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *