oleh

Anggota DPRD Sampang Desak 5 OPD  Tuntaskan Pembayaran Kurugian Negera

Kabarmadura.id/Sampang-Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, ditemukan kelebihan bayar atas kekurangan volume pengerjaan proyek. Itu diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2019.

Atas kondisi tersebut, Penitia Kerja (Panja) LHP BPK Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Sampang Agus Husnul Yakin, mendesak sejumlah OPD yang bermasalah itu segera menyelesaikan pembayaran kerugian uang negara yang ditarget tuntas 21 Agustus mendatang.

Dirinya menjelaskan, OPD yang dijatuhi sanksi pengembalian uang negara itu, yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindagprin) Sampang atas kelebihan pembayaran  kekurangan volume pengerjaan sebesar Rp47.542.230.

Kemudian, Dinas PRKP Sampang atas kekurangan volume pengerjaan belanja modal gedung Rp60.119.501 dan belanja modal JIJ sebesar Rp121.296.737. Dinas PUPR atas kekurangan volume pengerjaan sebesar Rp966.992.102.

Selain itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang atas kelebihan pembayaran kekurangan pengerjaan sebesar Rp1.171.417.498. Dan BPPKAD Sampan agar segera melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait pencatatan dan pengelolaan dan pelaporan aset tetap.

“Kami sudah mewanti-wanti melalui tim tindak lanjut Pemda agar menekan OPD yang bermasalah ini segera menyelesaikan pengembalian kerugian uang negara atas kekurangan volume pengerjaan,” ucap Politisi senior dari Partai Bulan Bintang (PBB), Selasa (4/8/2020).

Pria yang akrab disapa Aba Agus itu menjelaskan, kewenangan Panja LHP BPK sebatas memberikan rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Selama ini masih dalam pembahasan untuk menyisir terkait rekomendasi dimaksud terutama masalah piutang retribusi, inventarisasi aset daerah dan pengembalian kerugian uang negara tersebut.

“Kalau soal keterlambatan membayar ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab OPD terkait. Kami hanya menegaskan dan merekomendasikan sesuai ketentuan yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disperindagprin Sampang Abd. Hannan membeberkan, ada tiga paket pengerjaan yang dijatuhi sanksi pengembalian atas temuan BPK terkait kekurangan volume pengerjaan.

Masing-masing meliputi pengerjaan Pasar Sentol, Pasar Ketapang dan Pasar Margalela. Pihaknya mengklaim sudah menyelesaikan pengembalian kerugian negara melalui kasda.

“Kami sudah mengembalikan kerugian uang negara ini beberapa waktu lalu,” singkatnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Plt Kepala Dinas PUPR Sampang Ach. Hafi mengungkapkan, pada tahun 2019 lalu ada enam rekanan yang dijatuhi sanksi pengembalian dengan total kerugian uang negara Rp966 juta.

Namun hingga kini baru dua rekanan yang sudah mengembalikan. Sementara yang empat rekanan lainnya masih belum. Namun, sudah ada kesanggupan untuk segera membayar dari yang bersangkutan.

“Semua rekanan berjanji akan segera melunasi dan kami sudah meminta jaminan. Tapi jika yang bersangkutan ini tidak kunjung mengembalikan sampai batas waktu yang telah ditentukan, kami tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya. (sub/pin)

 

Komentar

News Feed