Anggota DPRD Sampang Minta Pendataan Pekerja Sasar Sektor Non Formal

  • Whatsapp
KM/SUBHAN

Kabarmadura.id/Sampang-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk melakukan upaya pendataan para pekerja yang “dirumahkan” atau tidak bisa bekerja di tengah wabah Covid-19, baik pekerja di sektor formal dan non formal. Mengingat selama ini para pekerja di sektor non formal, seperti padagang kaki lima, asongan dan semacamnya kerap terabaikan.

Data yang dihimpun Kabar Madura dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang, jumlah karyawan yang “dirumahkan” akibat wabah Covid-19 sebanyak 246 orang. Rinciannya, karyawan UD. Suramadu sebanyak 195 orang yang dirumahkan satu bulan, Hotel Camplong 35 orang, Hotel semilir 8 orang, Resto Hotel Semilir 1 orang dan hotel Bahagia 7 orang dari total karyawan di Sampang mencapai 2.269 jiwa yang tersebar 271 perusahaan atau badan usaha di Kota Bahari.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi II DPRD Sampang Agus Husnul Yakin mengatakan, akibat Covid-19 semua pekerja, baik di sektor formal dan non formal harus didata untuk mendapatkan bantuan, baik melalui program kartu prakerja dan sebagainya. Tetapi faktanya, para pekerja di sektor non formal kerap terabaikan dari pendataan dan tidak tersentuh bantuan.

Di sisi lain lanjut dia, Pemkab harus berempati kepada para pekerja yang “dirumahkan” itu, tidak hanya sekedar bersimpati, melainkan dapat menyalurkan bantuan kepada yang bersangkutan guna meringankan beban hidup mereka yang tidak lagi bekerja akibat wabah Covid-19, utamanya para pekerja di sektor non formal, serperti pedagang asongan di terminal dan semacamnya.

Kata dia, saat ini masyarakat di desa sudah bertambah dengan akibat para perantau yang sudah balik kampung, karena sudah tidak bekerja lagi, akibat Covid-19 tersebut. Untuk itu, Pemkab harus melakukan pendataan secara merata dan mensosialisasikan program kartu prakerja itu secara masif, sehingga bisa segera dirasakan manfaatknya oleh masyarakat.

“Kami meminta upaya pendataan pekerja yang “dirumahkan” akibat Covid-19 ini, tidak hanya untuk para pekerja di sektor formal, seperti perusahaan, tetapi juga untuk sektor non formal, seperti pedagang asongan dan semacamnya,” pinta Agus Husnul Yakin, Selasa (14/4/2020).

Pria yang akrab disapa Agus itu mengungkapkan, saat ini kondisi perekonomian masyarakat khusunya di Sampang, terlebih yang bekerja di luar daerah, seperti di Surabaya dan lainnya, sudah banyak yang pulang kampung karena sudah tidak bisa bekerja. Pihaknya berharap warga yang kehilangan penghasilannya akibat Covid-19 diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Pihaknya juga meminta, setiap desa di Sampang segera mendata para perantau yang datang, karena tidak bisa bekerja. Sehingga bisa dicover oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan, dengan harapan bisa meringangkan beban kehidupannya.

“Ada masyarakat Sampang yang bekerja di daerah luar, seperti di Surabaya menjadi pedagang asongan dan semacamnya sudah pulang kampung, jadi jangan hanya pekerja di sektor formal aja yang di data, tetapi pekerja sektor non formal harus diprioritaskan,” ungkap politisi senior itu.

Semantara itu, Kepala Diskumnaker Sampang Suhartini Kaptiati melalui Kasi Hubungan Perindustrian Heru Susandra berujar, upaya pendataan karyawan yang “dirumahkan” itu, untuk menunjang program kartu pra kerja, sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan kompensasi, dengan catatan yang bersangkutan mengajukan pendaftaran.

Lanjut Heru, dirinya hanya sebatas mendata karyawan yang “dirumahkan”, data itu akan dikirim ke provinsi untuk dilanjutkan ke Kemennaker. Untuk itu, pihaknya mengimbau semua perusahaan yang merumahkan para karyawan akibat wabah Covid-19 tersebut, agar segara melapor ke instansinya.

“Kami hanya sebatas melakukan pendataan pekerja di sektor formal sesuai perintah Pemprov Jatim dan Kementerian. Untuk pekerja sektor non formal, hingga saat ini belum dilakukan pendataan, masih akan dikaji ulang,” pungkas Heru. (sub/pin)




Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *