Angkat 111 Pjs Kades Dinilai Berlebihan, Massa Tuntut Cabut SK Bupati Sampang

  • Whatsapp
(FOTO; KM/FATHOR RAHMAN) TOLAK: Puluhan massa demonstran mendatangi Kantor Bupati Sampang menuntut pencabutan SK bupati tentang pelaksanaan pilkades pada tahun 2025.

KABARMADURA.ID;SAMPANG-Puluhan masyarakat Sampang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sampang mendatangi Kantor Bupati Sampang, Rabu (6/10/2021). Mereka menolak surat keputusan (SK) yang dikeluarkan bupati Sampang tentang penetapan pelaksanaan pilkades serentak pada tahun 2025.

Mereka mendesak SK nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 dicabut. Bupati Sampang Slamet Junaidi juga dituntut segera menggelar pilkades serentak. Sebab, sebanyak 111 desa yang mengalami kekosongan tahun ini.

Pantauan Kabar Madura, demonstran bergerak dari gedung DPRD Sampang. Mereka berorasi dan menyampaikan penolakan sampai ke depan Kantor Bupati. Mereka pun mendesak bupati Sampang langsung yang menemui mereka.

Namun, para demonstran hanya ditemui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sampang, Harunur Rasyid. Termasuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang R. Chalilurrahman dan Kepala Bakesbangpol Sampang Anang Djoenaedi Santoso.

Namun massa tidak membubarkan diri. Mereka mendesak agar bupati Sampang keluar. Beberapa waktu kemudian, Wakil Bupati Sampang, Abdullah Hidayat menemui demonstran. Tapi massa tetap tidak membubarkan diri.

“Kami akan tetap menunggu bupati. Sebab beliau sebagai pemangku kebijakan. Kami menolak SK pelaksanaan pilkades tahun 2025,” kata H. Mino, salah satu koordinator aksi.

Dia mengungkapkan, kedatangannya ke Kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebab banyak pihak yang dirugikan dengan pelaksanaan pilkades serentak digelar tahun 2025.

“Tahun ini ada 111 desa yang jabatan kepala desanya selesai. Sehingga harus diganti seorang pejabat sementara (Pjs). Sehingga kebijakan pemerintah itu berlebihan,” ucapnya.

Sementara Koordinator aksi lainnya, Rolis meragukan informasi tentang bupati Sampang yang keluar kota. Sehingga pihaknya memastikan akan tetap bertahan sampai ditemui bupati.

“Jika memang bupati keluar kota kita akan tetap menunggunya. Sampai besok kami akan bertahan, ” katanya.

Sedangkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Sampang Harunur Rosyid mengaku akan menampung aspirasi demonstran. Dia berjanji akan menyampaikannya ke bupati. Sebab menurutnya, bupati Sampang sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta.

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *