Antisipasi Banjir, PUPR Pamekasan Usulkan Rp1 Miliar untuk Normalisasi Sungai

(FOTO: KM/ALI WAFA) SUDAH DIKERUK: Kondisi Afour Jombang setelah dilakukan pengerukan sedimentasi sungai.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan mengusulkan anggaran Rp1 miliar untuk kegiatan normalisasi sungai di tahun 2022. Usulan itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) Pamekasan tahun 2022.

Kendati begitu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Sungai Dinas PUPR Pamekasan Agus Priambodo tidak bisa memastikan usulannya itu tidak terkena pemangkasan. Sebab saat ini anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dipangkas untuk penanganan wabah Covid-19.

Dengan anggaran tersebut, pihaknya akan melanjutkan kegiatan normalisasi tahun 2021. Pada tahun ini kegiatan normalisasi dilakukan pada Kali Jombang. Pengerukan tanah dilakukan sepanjang 200 meter. Selain itu, pengerukan juga dilakukan di Kali Kelowang. Namun di Kali Kelowang hanya mampu mengeruk sedimentasi sepanjang 30 meter.

Bacaan Lainnya

“Sebenarnya Afour Jombang itu milik Pemprov Jatim. Cuma kami ada MoU dan sudah izin juga ke UPT Pengairan Jatim yang ada di Pamekasan,” ucap Agus.

Pengerukan sedimentasi di Kali Jombang dilakukan selama 25 hari. Sementara di Kali Kelowang sementara dihentikan karena tidak akses alat berat. Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah kecamatan setempat untuk menyediakan akses masuk alat berat. Sebab derasnya hujan turut menjadi kendala, karena sedimentasi berubah menjadi lumpur.

Kendati begitu, pihaknya tidak menjamin normalisasi sungai yang dilakukan dapat menekan potensi banjir. Sebab saat ini di seluruh dunia terjadi fenomena La Nina. Karena fenomena itu suhu muka laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal.

Bahkan menurutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi hingga bulan Februari tahun 2022 mendatang. Karena itu, pihaknya juga mengharap sinergi antar OPD untuk menjaga lingkungan dan membersihkan sampah di kaki jembatan.

“Dengan adanya itu kami mengharap kewaspadaan dari semua masyarakat yang ada di sepanjang kali. Karena potensi banjir itu tetap ada. Karena curah hujan semakin tinggi,”  terang Agus.

Di lain pihak, Sungai Watch Pamekasan (SWP)  meminta peran lebih dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sebab, sungai dengan kondisi sedimentasi parah juga terjadi di dua sungai milik Pemprov Jatim, yaitu Sungai Semajid dan Afour Jombang. Sementara anggaran normalisasi sungai yang dimiliki Pemkab Pamekasan sangat terbatas.

“Kami rasa Pemprov Jatim harus memprioritaskan hal ini. Sungai Semajid itu milik prmprov dan Semajid menjadi muara dari semua sungai di Pamekasan,” ucap Ketua SWP Jatim.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Wawan A. Husna

 

Tinggalkan Balasan