Apa Kabar TPI Pasongsongan?

  • Whatsapp
(KM/IMAM MAHDI) TERBENGKALAI: Tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Pasongsongan Sumenep tidak beropersi.

Kabarmadura.id/Sumenep-Tempat pelelangan ikan (TPI) di Kecamatan Pasongsongan hingga saat ini belum beroperasi. Padahal, pembangunan tersebut sudah dibangun sejak tahun 2012 lalu. Aktivitas pelelangan masih belum diterapakan.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Sumenep, Arif Rusdi mengakui, TPI di Pasongsongan masih belum beroperasi. Ia berdalih, masih menunggu Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Menurutnya, kondisi bangunan TPI Pasongsongan tersebut saat ini masih baik, tetapi aktivitas pelelangan belum dilaksanakan.

“Kami masih menunggu Pemprov Jatim. Sebab, pengelolaan TPI tersebut akan dialihkan,” katanya, Minggu (22/3/2020).

Dijelaskan, tujuan awal TPI adalah sebagai alat kontrol harga ikan tangkap nelayan, agar  harga ikan tidak lagi dipermainkan oleh pengepul. Namun, hingga saat ini belum tercapai. Selain itu, pihaknya sulit menemukan kelompok masyarakat dari nelayan sendiri yang bersedia menjadi pelaksana TPI.

“Diskan Sumenep sifatnya, menunggu dari Pemprov Jatim. Hingga saat ini TPI hanya dijadikan tempat aktivitas jual beli ikan pada umumnya,” ujarnya.

Ditambahkan, sebelum dialihkan, TPI di Pasongsongan masih tetap berjalan serta dirawat. Semua ikan-ikan sudah mulai ditampung, serta perahu-perahu sudah masuk ke sana.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari sangat menyayangkan TPI di Pasongsongan tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Sebab, pembangunan yang sudah bertahun-tahun itu tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama nelayan.

“Kami sangat menyayangkan, TPI yang sejak lama dibangun masih tidak berfungsi,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, seharusnya dinas terkait segera memperjuangkan agar TPI segera beroperasi, walaupun itu akan dilimpahkam pada Pemprov Jatim

“Intinya bangunan tersebut harus segera beroperasi,” tukasnya.

Menurutnya, jika nantinya tetap akan dialihkan ke Pemprov Jatim, maka segala sesuatu terkait pelimpahan harus dikonsultasikan pada legislatif. Pelimpahan itu tidak serta merta dilimpahkan, tetapi berdasarkan prosedur. (imd/pai)

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *