oleh

Aparat Desa di Sumenep Dilatih Cepat Tanggapi Pengaduan Masyarakat

Kabarmadura.id/SUMENEP-Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan unit pengaduan di desa.

Kegiatan itu sebagai bentuk tindaklanjut ditunjuknya UNIBA Madura sebagai pembina desa, khususnya di Madura olehKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT RI).

Untuk itu, demi tatakelola pengaduan berjalan secara efektif dan efesien di seluruh desa di Sumenep, UNIBA Madura diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan unit pengaduan di tingkat desa.

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel D’Baghraf itu, dibuka langsung oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim.

Sejumlah pihak hadir pada kegiatan tersebut, antara lain Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath, Sekkab Sumenep Edy Rasiyadi, Kejari Sumenep Djamaluddin, Kapolres Sumenep AKBP Darman, Dandim sumenep, ketua Pengadilan Negeri Sumenep, termasuk narasumber dan peserta pelatihan yang meliputi dari kepala desa dan BPD.

Dalam kesempatan itu, Bupati Sumenep A. Busyro Karim menyampaikan, demi meningkatkan layanan di desa, perlu dilaksanakankegiatan peningkatan kapasitas dalam rangka pengembangan unit pengaduan di desa.

“Sarana prasarana harus menyesuaikan dengan yang ada di desa, dan juga harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Masyarakat harus lebih diperhatikan, termasuk yang menjadi pengaduan,” katanya, Senin (21/9/2020)

Menurutnya, harus ada peningkatan pelayanan dan kapasitas yang dimiliki oleh desa, sehingga masyarakat benar-benar diperhatikan oleh pemerintah desa, hal itu jugadiharapkan jadi solusi untuk mengatasi permasalahan masyarakat desa.

“Pengaduan dari masyarakat harus secepatnya diidentifikasi, agar lebih mudah tertangani. Kalau tidak selesai di tingkat desa, maka bawa ketingkat kecamatan yang ada. Kalau masih belum selesai juga bawa ke kabupaten, di sini tersedia prasarana untuk menyelesaikan problem yang ada di masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep Mohammad Ramli menyampaikan, dalam pengelolaan keuangan di desa, ada amanat prioritas penggunaan dana desa (DD) dari Kemendes PDT yang diatur melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI).

Selanjutnya, di tingkat kabupaten menindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih spesifik secara teknis, sehingga diatur prioritas penggunaan DD.

“Ada 12 prioritas penggunaan DD yang diatur dalam kabupaten, tapi semuanya tetap mengacu pada dua bidang yang diamanatkan oleh kementerian, yaitu bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa,” katanya.

Berkenanaan dengan pengembangan pengaduan unit di desa, hal itu menjadi amanat bagi semua desa di Sumenep untuk melaksanakan program itu.Salah satunya agar bisa meningkatkan kapasitas para aparat pemerintahan desa. Di mana di desa ada dua unsur pemerintahan, yakni kepala desa (kades) dan badan permusyawaratan desa (BPD).

“Ada keterbukaan informasi publik terhadap jalannya roda pemerintahan. Kami adakan bimtek kepala desa dan BPD, agar ruang partisipasi masyarakat itu terbuka,” sambungnya.

Dikatakan Ramli, apabila di kemudian hari ada informasi atau pengaduan, tentunya lembaga formal di desa dapat menyelesaikan secara teknis.

“UNIBA Madura menyambut baik program ini, sehingga mangajukan sebagai penyelenggara, dan telah mengundang pemateri yang representatif,” pungkasnya.(02km/ong/waw)

 

Komentar

News Feed