oleh

APBD 2018 Pamekasan Tidak Terserap Setengah Triliun

Kinerja OPD Jadi Bahan Evaluasi

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Timbulnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) hingga Rp511 miliar, membuat salah seorang wakil rakyat sangat kecewa. Nilai itu terungkap dalam pembacaan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Pamekasan untuk APBD 2018 yang disampaikan dalam paripurna DPRD Pamekasan, 27 Juni 2019 lalu.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi menilai, hal itu karena lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga tidak mampu merealisasikan banyak program kerjanya dengan baik

Sisa anggaran dari APBD 2018 yang mencapai setengah triliun itu, disebut, mengindikasikan OPD tidak serius dalam menjalankan program kerja.

Dia berharap, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam segera mengevaluasi kinerja OPD yang tidak optimal dalam menjalankan program. Sanksi tegas berupa pemecatan sebagai kepala dinas, juga diminta harus diterapkan, demi berjalannya program pemerintah.

Sebab, lanjut Hosnan, seluruh anggaran yang diplot untuk program itu, harus bermanfaat bagi masyarakat.

“Kalau memang tidak sanggup menjalankan program, kenapa harus jadi kepala dinas,” katanya, Kamis (11/7)

Sejumlah program mandek tersebut, salah satunya adalah hibah untuk masjid yang diprogramkan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Pamekasan. Bahkan, program tersebut mandek selama dua tahun.

Akibatnya, anggaran yang disiapkan beku di kas daerah (kasda). Seharusnya, jelas politisi Partai  Amanat Nasional (PAN) itu, jika program tidak memungkinkan dikerjakan, harus dialihkan terlebih dahulu ke program lain, agar anggaran yang disediakan bisa terserap.

Dengan demikian, tidak ada anggaran yang beku. Dana yang digelontorkan setiap tahun bisa terealisasi dengan baik.

“Setelah dialihkan, program semua dianggarkan kembali jika sudah tidak ada persoalan,” ujarnya.

Sedangkan Bupati Baddrut Tamam mengatakan, tingginya SiLPA menjadi bahan evaluasinya. Salah satu solusi yang akan dilakukan bupati, pada APBD perubahan 2019 dan rancangan APBD 2020, tidak perlu terlalu banyak program.

Dia menyebutnya, money follow program atau nilai anggaran yang menyesuaikan dengan program. Bahkan menurutnya, akan fokus pada lima program yang prioritas saja, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, reformasi birokrasi, kemudian infrastruktur.

Sehingga, ritme APBD yang dirancang maupun yang direalisasikan, juga harus fokus terhadap lima program tersebut.

“Dengan begitu, tahun 2020 SiLPA tidak akan terlalu banyak di tahun berikutnya,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang berikhtiar dalam meningkatakan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya solusinya, merancang rencana peningkatan PAD dengan beberapa kampus di Jawa Timur.

“Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan, tetapi tidak merugikan rakyat,” pungas dia. (imh/waw)

 

Komentar

News Feed