oleh

APBD 2021 Kembali Terpangkas untuk Penanganan Covid-19

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan tahun 2021, kembali digunakan  untuk penanganan Covid-19. Ketentuan itu tertuang dalam surat edaran (SE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nomor SE2/PK/2021 tertanggal 8 Februari 2021.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir menjelaskan, realokasi anggaran tersebut terjadi pada sejumlah sektor. Masing-masing, dana alokasi umum (DAU) yang semula dianggarkan sebesar Rp817 miliar, direalokasi untuk operasional kegiatan vaksinasi dan penanganan wabah Covid-19 sebesar 8 persen yakni Rp26 miliar, sisanya Rp791 miliar.

Selanjutnya, dana alokasi khusus (DAK) terbagi menjadi dua, kegiatan fisik dan nonfisik. Kegiatan fisik dianggarkan sebesar Rp100 miliar, nonfisik dianggarkan Rp202 miliar. Secara umum, kegiatan tersebut diperuntukkan pada padat karya. Terakhir, realokasi untuk penanganan wabah Covid-19 juga terjadi pada dana insentif daerah (DID).

DID yang dianggarkan sebesar Rp20 miliar, penggunaannya harus direalokasi sebesar 30 persen untuk bidang kesehatan dan penanganan wabah Covid-19. Sedangkan, untuk dana bagi hasil cukai, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melakukan realokasi menggunakan nomenklatur tertentu untuk kegiatan penanganan wabah Covid-19 dan kegiatan operasional vaksinasi.

Kendati begitu, Sahrul mengungkapkan, untuk melakukan refocusing, pihaknya masih menunggu tuntasnya perubahan peraturan bupati (perbup). Saat ini, perbup tersebut tengah dievaluasi oleh Pemprov Jatim. “Jika perbupnya sudah ada, akhir Februari bisa dilaksanakan. Yang jelas, kami masih menunggu perubahan perbup,” ujarnya, Selasa (23/02/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Syafiuddin memaklumi kebijakan realokasi anggaran tersebut. Sebab, dampak dari adanya wabah Covid-19 telah cukup merubah segalanya. Mulai dari pendidikan, ekonomi hingga sosial. Menurutnya, untuk memulihkannya, diperlukan upaya penanganan wabah, sembari terus berusaha memulihkan kondisi. Sehingga, kembali normal. Upaya pemulihan itu, memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Itu merupakan keputusan pemerintah pusat yang orientasinya untuk kebaikan bersama. Jadi harus kami ikuti,” responnya. (ali/ito)

 

Komentar

News Feed