KABARMADURA.ID | BANGKALAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan belum bisa melakukan pengadaan mobil dinas (mobdin) dan pembangunan gedung. Porsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tidak sehat jadi penyebabnya. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memberi catatan agar uang daerah tidak digunakan pada dua item tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan Abdul Aziz mengakui bahwa larangan dari Pemprov Jatim agar tak melakukan pengadaan mobil dinas dan pembangunan gedung karena kondisi keuangan Pemkab Bangkalan sedang tidak sehat.
“Kalau ada catatan dari Pemprov Jatim, kami tidak enak yang ingin melakukan pengadaan mobil dinas dan pembangunan, karena keuangan kita masih belum stabil,” katanya.
Menurut Aziz itu, catatan Pemprov Jatim terkait larangan pengadaan mobil dinas dan pembangunan gedung dikecualikan pada kendaraan yang dibutuhkan oleh fungsional dan bangunan gedung yang mengarah pada pelayanan.
“Pengadaan kendaraan untuk penyuluh masih boleh, pembangunan gedung rumah sakit atau puskesmas boleh, atau perawat juga masih boleh,” ulasnya.
Meski begitu, jika melihat kondisi sejumlah gedung OPD yang memang butuh perbaikan, pihaknya masih memberikan keringanan dan memperbolehkan. Sebab tidak terlalu banyak menghabiskan porsi anggaran.
“Kalau yang sifatnya perbaikan kecil masih boleh, kalau yang butu anggaran besar tidak bisa,” papar dia.
Sehingga, tidak sedikit pejabat struktural di tataran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan menyiasati dengan menyewa kendaraan. Sebab, mereka juga butuh kendaran operasional untuk perjalanan dinas.
“Ada sebagian pejabat struktural yang menyewa kendaraan melalui lelang. Tapi untuk biaya perawatan kendaran tidak ada,” Terang Azis.
Salah satuaAnggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Hanura Musawwir menyampaikan, porsi anggaran pemerintah sudah sejak lama tidak proporsional. Sebab, selain belanja pegawai, kebutuhan belanja kendaraan dan pemeliharaan juga besar.
“Selain banyak untuk belanja pegawai, banyak juga untuk belanja kendaraan dan operasional,” jelas dia.
Jika OPD tidak bisa merealisasiksn rencana visi misi bupati dan hanya berjalan masing-masing maka perbaikan APBD yang sehat akan sulit dilakukan.
“Kalau memang ingin diperbaiki, mari sebandingkan APBD dan pendapatan asli daerah (PAD) Ini menjadi tolak ukur yang besar,” paparnya.
Reporter: Helmi Yahya
Redaktur: Wawan A. Husna
