APBD Pamekasan Alami Tekanan Besar, Kepras Belanja hingga 50 Persen

  • Whatsapp
(KM/ ALI WAFA) TERTEKAN: Akibat pandemi Covid-19 APBD Kabupaten Pamekasan mengalami sejumlah tekanan.

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Wabah Covid-19 berpengaruh besar terhadap kekuatan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Pamekasan tahun 2020.

Pengaruh tersebut, diakui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Sahrul Munir, lebih tertuju pada katagori tertekan.

Bacaan Lainnya

Akibatnya, selain melakukan realokasi atau refocusing anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 beserta dampaknya, beberapa postur anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus dirasionalisasi seiring adanya pemotongan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

“Setelah mewabahnya Covid-19 itu, APD Kabupaten Pamekasan sebenarnya dalam tekanan, bahkan kami menghitung banyak tekanan yang kita hadapi. Sehingga kami perlu mengambil kebijakan strategis sesuai arahan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Tekanan pertama, ulas Sahrul, adalah adanya pemotongan anggaran yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 10 persen, dana bagi hasil (DBH) sebesar 23 persen, dana alokasi khusus (DAK) sebesar 25 persen, dana desa (DD) sebesar 10 persen, dam DAK nonfisik sebesar 15 persen,

Tekanan kedua dalam alokasi  anggaran, urai Sahrul, adanya surat keputusan bersama (SKB) antara menteri keuangan dan menteri dalam negeri, pemerintah daerah diharuskan mengepras belanja minimal 50 persen dari total belanja, baik belanja pegawai maupun belanja kebutuhan dasar maupun belanja modal.

Hal yang juga menjadi perhatian dari BKD Pamekasan, adalah tekanan ketiga, berkurangnya penerimaan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang harus ikut dikoreksi.

Penurunan  PAD tersebut, mulai dirasakan dari pajak penerangan jalan, dan pajak hotel dan restoran, termasuk retribusi pasar kemungkinan juga akan turun.

Terakhir, tekanan yang dialami APBD Pamekasan, pemerintah daerah harus menganggarkan sejumlah rangkaian kegiatan dalam rangka penanganan wabah Covid-19.

“Kami sudah edarkan ke masing-masing OPD untuk melakukan pengeprasan secara mandiri. Artinya kami percayakan ke OPD dulu, karena yang kira-kira yang bisa untuk mengepras atau ditunda untuk tahun-tahun berikutnya yang dianggap tidak prioritas,” pungkasnya. (ali/bri/waw)

DAMPAK COVID-19 TERHADAP ANGGARAN PAMEKASAN

DAU dipotong 10 persen

DBH dipotong 23 persen

DAK dipotong 25 persen

DD dipotong 10 persen

DAK nonfisik dipotong 15 persen

Kepras belanja minimal 50 persen, baik belanja pegawai, kebutuhan dasar dan belanja modal.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *