APBD Pamekasan TA 2021 Belum Bisa Dieksekusi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) BEKU: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan saat melaksanakan sidang paripurna penetapan APBD tahun 2021.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN–Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun anggaran 2021 sudah ditetapkan pada 29 Desember 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum bisa memanfaatkan APBD tersebut karena terkendala legal standing.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Sahrul Munir, pemkab belum bisa mengeksekusi APBD 2021 karena terdapat perubahan nomenklatur para peraturan daerah (perda) struktur organisasi yang baru.

Bacaan Lainnya

“Belum ada legal standingnya. Jadi belum bisa dieksekusi,” ujarnya.

Dalam perdaitu, BKD diubah nomenklaturnya menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan (BPKP). Sejak perda tersebut ditetapkan pada 14 Desember 2020, BKD bisa mengelola APBD 2021 karena tidak memiliki legal standing. Karenanya APBD 2021 belum bisa dieksekusi.

Sementara itu, untuk memanfaatkan APBD 2021 perlu pengesahan surat keputusan (SK) bupati mengenai susunan struktur BPKP. Termasuk di antaranya jabatan Sahrul Munir yang kini tidak lagi sebagai kepala BKD, karena BKD sudah tidak ada lagi.

Selain karena perubahan nomenklatur, APBD 2021 juga tidak bisa dimanfaatkan untuk gaji pegawai karena pemkab sedang berupaya melakukan penatausahaan keuangan dengan melakukan sinkronisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Karenanya, gaji bupati, wakil bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta seluruh anggota DPRD Pamekasan dan juga seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Pamekasan gagal menerima gaji untuk bulan Januari ini. Penundaan gaji tersebut dilakukan hingga proses sinkronisasi SIPD selesai.

“Kami masih menunggu SK yang baru dari bupati,” tambah Sahrul.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah selesai melakukan evaluasi terhadap RAPBD tahun anggaran 2021. Atas dasar evaluasi tersebut APBD 2021 ditetapkan pada 29 Desember 2020 lalu.

Menurutnya, penudaan gaji itu akan berlaku hingga pelantikan pejabat atas struktur organisasi perangkat daerah yang baru selesai. Sebab akan ada beberapa posisi pejabat baru yang akan ditetapkan bupati seiring dengan pelaksanaan merger OPD.

“Kalau sudah dilantik, besoknya gaji sudah bisa cair,” ucapnya. (ali/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *