APBD Satpol PP Bangkalan Berkurang Rp2 Miliar

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) OPERASI: Kegiatan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selama tahun 2020 mayoritas menggunakan dana pribadi petugas.

KABARMADURA.ID | BANGKALAN -Sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tercakup di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022 mengalami penyusutan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk upah pegawai dan kegiatan operasi di lapangan dikurangi.

Sehingga harus ada rencana pengurangan kegiatan operasi di lapangan. Sebab, jika mengacu pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021, banyak dana pribadi yang harus dikeluarkan ketika melaksanakan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah (perda). Hal ini diungkapkan Kasatpol PP Bangkalan Irman Gunardi, Selasa (23/11/2021).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, penyusutan anggaran di tahun 2022 mencapai Rp2 miliar. Sebab di tahun 2021 kemarin, dana khusus petugas penegak perda mencapai Rp15 miliar. Sedangkan di tahun 2022 nanti, hanya Rp13 miliar. Berkurangnya dana, akan berdampak terhadap kegiatan penegakan maupun operasi di lapangan.

“Jadi perlu adanya formulasi penyesuaian, agar adanya kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Mungkin nanti, kami akan merubah pola patroli. Intinya, kegiatan  tidak sesering di tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dia menuturkan, di tahun sebelumnya dengan kapasitas anggaran yang lebih besar dibandingkan  tahun 2022 mendatang, masih banyak mengeluarkan dana pribadi. Seperti adanya kegiatan pengawasan dan operasi yang memang tidak ada ploting anggaran. “Terpaksa kami menggunakan dana mandiri, masak tahun depan harus seperti ini lagi,” kesalnya.

Sebagai penegak perda dan pengawasan ketertiban umum, pihaknya juga memiliki prioritas penanganan. Sehingga dana yang sudah direncanakan akan digunakan pada kesempatan kegiatan rutin. “Kita harus mampu mengatur ini dengan baik, agar nanti tidak kekurangan anggaran,” jelasnya.

Sementyara itu, anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan, peran Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan perda harus diperhatikan. Tidak hanya perihal tugas dan wewenangnya, melainkan haknya juga tidak boleh kekurangan. “Karena khawatir perannya nanti kurang massif. Jadi percuma nanti jika hanya punya solusi,” responnya.

Pihaknya menegaskan, anggaran untuk pelaksanaan kegiatan operasi dan razia harus diprioritaskan. Sebab dengan begitu masyarakat akan tahu bagaimana kondisi daerah dengan slogan Kota Salak. “Kalau kemudian kinerjanya kurang efektif, maka sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat. Mereka ini kan sudah seperti aparat TNI/POLRI, tapi yang lebih dekat dengan warga,” tegasnya.

Anggaran Satpol PP

  • APBD 2021
    • Rp15 miliar
  • APBD 2022
    • Rp13 miliar
  • Pengurangan APBD
    • Rp2 miliar

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *