oleh

aperda PPHDes Bakal Segera Dibahas 

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Kebijakan yang berkaitan dengan produk hukum di tingkat desa bakal diatur. Badan pembentukan peraturan darah (Bapemperda) DPRD Sampang akan segera membahas aturan itu, dengan peraturan pembentukan produk hukum desa (PPHDes).

Kebijakan yang masuk kategori produk hukum, akan dilindungi dengan PPHDes. Sehingga, ada batasan khusus soal kewenangan pembuatan aturan di tingkat desa. Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bapemperda DPRD Sampang, Moh. Faruq, Selasa (2/3/2021).

Menurutnya, dalam waktu dekat akan membahas pembentukan raperda PPHDes. Aturan itu, akan mengikat sejumlah kebijakan kepala desa (kades). “Akan kami bahas ini nanti,” ujarnya.

Laki-laki yang akrab disapa Faruq ini mengaku, belum bisa menjelaskan secara detail tentang aturan tersebut. Namun, perda itu akan berpihak kepada masyarakat. “Kami akan bahas nanti dan hasilnya silahkan dicermati nanti,” ucapnya.

Faruq menjelaskan, jika raperda itu lebih prioritas. Sebab, raperda PPHDes akan diatur seputar pembentukan hukum di tingkat desa. Sehingga, penataan produk hukum di tingkat desa lebih baik.

Pihaknya meyakini semua target raperda bisa selesai. Terbukti, meski tidak sebanyak tahun ini, raperda tahun sebelumnya tuntas. Padahal, pembahasan tahun lalu terkendala situasi Covid-19. Dinilai, banyak waktu yang terbuang pada pertengahan tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan mengaku mendukung rencana wakil rakyat. Selama tidak bertentangan dengan aturan diatasnya. “Kami sangat mendukung. Karena itu sangat penting,” responnya singkat.  (man/ito)

 

Komentar

News Feed