oleh

APTI Pamekasan: Pemerintah Tidak Bisa Menekan Pengusaha Tembakau

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan memastikan, rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melindungi petani tembakau dengan menetapkan harga penjualan tembakau, tidak akan bisa dilakukan.Menurut Ketua DPC APTI Kabupaten Pamekasan Samukrah, Pemkab Pamekasan memang memang berupaya melindungi petani tembakau, namun perlindungan itu tidak bisa berbentuk penetapan harga tembakau, karena sampai saat ini pemerintah belum memiliki harga pokok penjualan (HPP).

Namun harapan Samukrah, pembeli dapat membeli tembakau di atas BEP. Menurutnya, tembakau berbeda dengan komoditi lainnya. Pada komoditi tembakau, yang menentukan harga adalah pengusaha atau pembeli, sedangkan komoditi yang lain, harganya rata-rata ditentukan penjual.

“Yang menentukan harga adalah pengusaha atau pembeli, sedangkan komoditi yang lain rata-rata ditentukan penjual,” ujarnya, Senin (17/8/2020).

Sebagai organisasi yang menaungi petani tembakau, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menaikkan kualitas tembakau. Salah satunya dengan mengarahkan petani tentang teknis budidaya yang baik, sehingga dapat menghasilkan tembakau berkualitas tinggi.

Arahan itu dalam rangka meningkatkan taraf hirup petani tembakau di Pamekasan, karena selama ini, kualitas tembakau sangat menentukan harga tembakau, atau agar lebih mahal.

Namun Samukrah mengakui bahwa pihaknya hanya mampu mengarahkan petani tembakau untuk memproduksi tembakau terbaik. Terlepas dari itu, APTI tidak bisa berharap lebih, namun tetap mengupayakan agar tembakau itu dibeli di atas break even point (BEP).

“Banyak masyarakat mengira BEP itu sebagai harga. Padahal, itu berkaitan dengan biaya pokok produksi atau modal yang dikeluarkan oleh petani tembakau,” jelas Samukrah.

Senada dengan Samukrah, Ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) n Pamekasan Ahmadi menegaskan bahwa pemerintah hanya berwenang mengupayakan agar pengusaha dapat membeli tembakau di atas BEP.

“Tidak bisa pemerintah itu kemudian menekan harga kepada pengusaha, pemerintah hanya mengupayakan agar pembelian tembakau berada di atas BEP,” ujar Ahmadi, Selasa (18/8/2020).

Lebih lanjut Ahmadi menjelaskan, pemerintah dari segala tingkatan tidak bisa menekan harga tembakau, upaya pemerintah hanya bagaimana petani tembakau tidak rugi, maka pemerintah hanya menekan agar pengusaha itu dapat membeli di atas BEP.

“Yang intinya petani tidak boleh sampai mendapatkan kerugian dari modal pertanian mereka. Apabila pengusaha membeli di bawah BEP, tentu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap petani tembakau,” tegasnya. (01km/nam/waw)

Komentar

News Feed