oleh

AQ: Penyelenggara Keuangan Negara Harus Kuasai Peraturan Covid-19

Kabarmadura.id-Segala kekuatan anggaran pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 digunakan untuk mencegah, menangani dan memulihkan ekonomi terdampak Covid-19.

Agar penyelenggaraannya berjalan dengan baik, Tokoh Nasional Achsanul Qosasi mewanti-wanti agar pejabat pemerintah yang mengelola keuangan negara menguasai peraturan tentang Covid-19, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) Nomor 43 tahun 2020.

Peraturan tersebut tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19 atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Selain itu, juga terdapat Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Peraturan-peraturan tentang Covid-19 ini wajib dikuasai oleh penyelenggara keuangan negara dari pusat hingga daerah. Itulah yang dikehendaki Bapak Presiden RI Joko Widodo,” ujar pria yang familiar disapa AQ itu, Senin (10/8/2020).

Sebelumnya, AQ pernah menjelaskan dalam sesi webinar nasional yang dihelat Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura yang bertajuk ‘Penanganan Covid-19: Program Pemerintah, Implementasi dan Pengendalian Resiko’.

Menurut AQ, dampak Covid-19 terhadap ekonomi makro Indonesia, yakni APBN 5,3  persen, nilai tukar rupiah Rp14.400 per 1 Dolar Amerika, inflasi 3,1 persen dan sebagainya.

Kala itu, pria asal Kecamatan Lenteng, Sumenep juga ikut menyoroti rendahnya realisasi dari refocusing APBN terhadap Covid-19. Hak itu juga yang memaksa Presiden RI sempat marah bahkan mengancam bakal mereshuffle kabinet.

 

Berdasarkan  data yang dibeberkan AQ, realisasi sektor kesehatan 1,54 persen, perlindungan sosial 28,63 persen, insentif usaha 6,8 persen, UMKM 0,06 persen, pembiayaan korporasi 0 persen, dan sektoral dan pemda 3,65 persen. (idy/pai)

 

Komentar

News Feed