Area Parkir Pasar Anom Kabupaten Sumenep Diduga Sarang Pungli

  • Bagikan
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BERBENAH: Pengunjung Pasar Anom, Kabupaten Sumenep mengeluh lantaran petugas memberlakukan double penarikan retribusi parkir.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Penarikan retribusi parkir di Pasar Anom, Kabupaten Sumenep menuai keluhan pengunjung. Indikasinya, diberlakukannya double penarikan.  Para pengunjung harus membayar di pintu masuk dan lokasi parkir kendaraan.

Salim Kumar, salah satu pengunjung Pasar Anom mengaku, kecewa dan beranggapan penarikan double retribusi ilegal atau pungutan liar (pungli), atau bukan kebijakan pemkab. Diduga kuat, hasil penarikan retribusi, sebagian masuk ke kantong pribadi petugas.

Sedangkan, jumlah kendaraan pengunjung setiap hari ke pasar, baik roda dua maupun empat mencapai ratusan. Bahkan, mereka harus mengeluarkan biaya dua kali untuk memarkir kendaraannya.

“Pada waktu masuk pasar dipungut Rp1000, dan pada waktu mau memarkir motor Rp2000. Jika demikian, maka banyak dana yang akan masuk kantong pribadi,” keluhnya, Minggu (6/12/2020).

Pihaknya menyayangkan, jika pemkab membiarkan persoalan tersebut. Menurutnya, perlu adanya pengawasan untuk penarikan retribusi parkir di Pasar Anom. Sehingga, ketersediaan parkir tidak menimbulkan efek kejanggalan yang hanya menguntungkan terhadap oknum tertentu.

“Kalau masyarakat awam pasti mengikuti. Jika ada penarikan pasti bayar. Maka, dampaknya juga ada pihak yang dirugikan, bahkan akan mengakibatkan penilaian masyarakat terhadap pemkab buruk,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra mengaku, penarikan retribusi cukup satu kali, yakni pengunjung membayar ketika masuk pasar.

“Jika ada yang menarik lagi, itu merupakan penarikan retribusi ilegal. Sesuai aturan, retribusi parkir hanya dilakukan pada saat pengunjung akan masuk ke lokasi pasar,” responnya.

Pihaknya berjanji, akan terus memantau para petugas parkir di Pasar Anom. Hal itu dilakukan, untuk memastikan, adanya petugas yang melakukan pungli.  “Jika ada petugas yang melakukan pungli, kami selaku di dinas akan memberikan sanksi pemecatan,” tukasnya. (imd/ito)

Baca juga  Dewan Desak Pembentukan Daerah Kemaritiman di Bangkalan

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan