oleh

Aset Daerah Pemkab Bangkalan Tersisa 1200 Tidak Bersertifikat

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Sebanyak 1200 tanah aset daerah belum bersertifikat. Padahal di antara tanah tersebut banyak yang digunakan untuk fasilitas umum. Baik sekolah, pelayanan masyarakat, bahkan juga tanah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan A.P Sjahid menyampaikan, saat ini masih banyak aset daerah yang belum memiliki sertifikat. Di antara 1200 aset daerah yang ditempati gedung bangunan, ada sekolah, puskesmas, kantor organisasi pemerintah daerah (OPD) juga kantor pelayanan masyarakat. Jumlahnya cukup banyak, sehingga prosesnya juga harus bergantian.

“Kami upayakan dua tahun lagi mungkin semuanya bisa bersertifikat, mengingat ini perlu,” tuturnya.

Ditegaskannya, sebab jika tidak memiliki sertifikat, akan beresiko ketika ada konflik atau permasalahan sengketa. Sehingga untuk mengantisipasi itu, pihaknya akan segera mengkoordinasikan ke Badan Pertanahan Nasional.

“Kami sudah komunikasikan dengan BPN, dan memang prosesnya juga harus menunggu,” paparnya.

Syahid juga menuturkan, pihaknya menginginkan semua aset daerah bisa memiliki sertifikat. Sehingga jika memang ada yang belum terdata, dirinya berharap agar bisa melaporkannya ke BPKAD Bangkalan.

“Jumlah yang kami sebutkan di atas itu belum sepenuhnya, kemungkinan masih ada lagi,” tandasnya.

Salah satu anggota Komisi B DPRD Bangkalan Fadhur Rosi menyampaikan, agar pengurusan sertifikat tidak menjadi hal yang dientengkan. Sebisa mungkin ditangani dengan tepat, karena itu merupakan aset daerah.

“Sertifikat ini kan jadi bukti, kalau tidak ada sertifikatnya mau dibuktikan dengan apa bahwa itu adalah aset,” bebernya.

Fadhur mengharapkan, agar pengurusannya bisa dipercepat, mengingat hubungan pemkab dengan BPN juga cukup dekat. Sehingga tidak butuh waktu hingga dua tahun.

“Saya rasa ini bisa segera diselesaikan, tidak sampai 2 tahun pun bisa,”pungkasnya. (hel/mam)

Komentar

News Feed