oleh

Aset Desa di Sumenep Rentan Disalahgunakan lantaran Tidak Terdata

Kabarmadura.id/Sumenep-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep mengakui bahwa aset-aset yang dimiliki oleh desa, baik yang sudah tidak terpakai maupun yang masih terpakai tidak terinventarisir dengan baik.

Terhadap kondisi aset yang banyak terbengkalai itu, rupanya DPMD Sumenep nampaknya tidak sigap menangani hal itu. Terbukti, DPMD masih dalam proses perencanaan.

Disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Desa (Pemdes) DPMD Sumenep Supardi, bahwa idealnya sejumlah aset desa yang dimiliki 330 desa harus ada dokumentasi, baik berupa catatan dan yang lainnya.

“Semuanya butuh proses. Misalnya seperti balai desa yang sudah tidak terpakai, kendaraan, baik roda dua ataupun mobil. Saat ini masih belum ada pencatatan dari kami, termasuk pengadaannya juga sementara ini kami masih belum ada kontrol juga dari kami, mestinya harus ada, akan dipikirkan kedepannya,” paparnya.

Dari beberapa aset yang masih terpakai, pihaknya mendesak agar kepala desa atau perangkat harus memberikan label atau tanda khusus sebagai aset milik desa, karena dikhawatirkan nanti ada pengalihan kepemilikan.

Pardi menambahkan, untuk pengadaan aset pihaknya mempersilakan kepada desa untuk menggunakan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), termasuk dana desa (DD) atau alokasi dana desa (ADD).

Terpenting, katanya, laporan dan pemeliharaannya jelas dan sesuai dengan musyawarah desa (musdes). Karena sejauh ini keberadaan aset memang diharuskan atau dianjurkan berkontribusi terhadap pendapatan desa.

“Tetapi harus ada tanda bahwa itu milik desa, biar bisa dinikmati berkelanjutan, minimal stiker atau cat lah, karena memang aset itu bukan main-main. Sejauh ini kami masih belum mengcover terkait aset-aset tersebut,” lanjutnya.

Sementara anggota Komisi l DPRD Sumenep Nurus Salam menjelaskan, ada dua kategori aset yang dimiliki oleh desa, yaitu aset bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak seperti mobil operasional atau siaga dan yang tidak bergerak seperti tanah kas desa (TTD).

Berhubung pimpinan desa itu bisa berganti dengan kurun waktu jabatan, maka mestinya pihak DPMD mempunyai data yang mengcover seluruh aset yang dimiliki oleh 330 desa. Tidak kalah pentingnya, DPMD juga melakukan verifikasi terhadap kevalidan data tersebut.

“Mestinya sudah ada data yang otentik yang dimiliki oleh DPMD Sumenep, sehingga kemudian data-data yang kita miliki ketika diperlukan itu tidak kesulitan dan bisa dijadikan referensi. Termasuk persoalan-persoalan buku letter C,” pesannya. (ara/ong)

Komentar

News Feed