oleh

ASN Banyak Terlibat Berkasus, BKPSDM Biarkan Tanpa Pembinaan

Kabarmadura.id/Sumenep-Tidak sedikit aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang terlibat sejumlah kasus. Namun, sejauh ini tidak ada program pembinaan bagi ASN.

Malah, kasus yang melibatkan oleh oknum ASN di lingkungan Pemkab Sumenep tersebut dinilai wajar dan termasuk sifat manusiawi.

Disampaikan Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Linda Mardiana, bahwa tidak ada anggaran menjadi sebab utama tidak bisa memberikan pembinaan kepada ASN.

“Kalau pembinaan memang tidak pernah kami lakukan, tapi mereka kan mempunyai komitmen dan menyetujui sejak awal kontrak, bersumpah untuk amanah, tapi ASN juga manusia, pasti ada yang tidak disiplin melanggar ini dan sebagainya,” katanya, Selasa (1/9).

Dalam rangka memberikan peringatan atau mewanti-wanti ASN di Sumenep, pihaknya langsung memberikan surat edaran (SE) kepada instansi masing-masing. Jika ASN sebagai guru maka ditembusi ke Dinas Pendidikan (Disdik).

Menurut Linda, pihaknya masih tidak mempunyai kekuatan untuk mengumpulkan seluruh ASN yang jumlahnya ribuan, apalagi yang bertugas di kepulauan, yang insentifnya harus lebih besar dari yang bertugas di daratan, jika dilakukan pembinaan-pembinaan.

“Kalau untuk memanggil secara keseluruhan, kami tidak mempunyai anggaran, tapi kami hanya mengirimi surat ke setiap OPD untuk disampaikan ke seluruh pegawainya,” imbuhnya.

Menurutnya, kasus yang paling banyak dilanggar oleh ASN di Sumenep selain kedisiplinan juga ada yang terlibat di narkoba dan perselingkuhan. Pihaknya mengaku tidak bisa menjamin atau mengontrol ASN yang melanggarnya.

“Kami hanya bisa memberikan reward dan punishment, jika melanggar pasti disanksi, jika berprestasi maka diapresiasi. ASN tinggal menentukan pilihan saja, mau disiplin atau sebaliknya,” paparnya.

Pihaknya mengkalkulasi, sejak awal tahun hingga Bulan Juni, jumlah hukuman disiplin berat ada 10 kasus, pidana dua kasus, tidak tugas tanpa keterangan empat kasus, pernikahan poligami 3 kasus, penyalahgunaan wewenang satu kasus.

“Yang terbaru kasus narkoba. Tapi itu belum masuk ke kami,” pungkasnya. (ara/ong)

Komentar

News Feed